Ketua BPK Diperiksa KPK sebagai Saksi Meringankan

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna. (Foto dokumentasi)
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, merampungkan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diminta keterangan terkait kasus suap proyek pembangunan Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2017-2018.

Nyoman Adhi Dorong Peran BPK Lebih Strategis Dengan Cara Ini

Agung mengaku dirinya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan anggota BPK RI Rizal Djalil. Dia dimintai keterangan sebagai saksi meringankan.

"Jadi saya dipanggil pada hari ini (Selasa 8 Desember 2020) oleh KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang meringankan untuk kolega kami Rizal Djalil," kata Agung usai diperiksa, Selasa 8 Desember 2020.

Totok Sucahyo: BDA di BPK Belum Cukup Hasilkan Kualitas Audit Lebih Tinggi

Baca juga: Menteri Ida Terbitkan Edaran Libur bagi Buruh Saat Pilkada Besok

Agung mengaku prihatin atas perkara yang menjerat Rizal Djalil. Dia meminta, agar Rizal bersabar dan tegar dalam menghadapi perkara tersebut.

Ketua DPRD Pemprov Jambi Sambut Kedatangan Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI

"Tapi pada saat yang sama kami juga menyampaikan mendukung sepenuhnya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK," lanjut Agung.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil dan Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta sebagai tersangka.

Rizal diduga menerima suap 100 ribu dolar Singapura dari Lenoardo untuk membantu perusahaan PT Minarta Dutahutama agar mendapatkan proyek SPAM jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar di Kementerian PUPR. 

KPK menduga, pemberian uang kepada Rizal melalui seorang perantara. Leonardo sebelumnya menjanjikan akan menyerahkan uang Rp1,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura.

Kebun Kelapa Sawit

Penyerahan 800 Ribu Hektare Lahan Sawit Sitaan Negara ke Agrinas Palma Tuai Sorotan

Upaya pemerintah menyerahkan pengelolaan lahan tersebut ke PT Agrinas Palma Nusantara tanpa proses lelang dan kejelasan hukum menuai kritik tajam.

img_title
VIVA.co.id
31 Juli 2025