Terima Kasih ke PPATK, Jokowi Singgung Soal Cegah Pendanaan Terorisme
- Repro video.
VIVA – Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang telah menjalankan tugasnya selama ini. Termasuk dalam pengawasan transaksi keuangan yang berindikasi dalam mengantisipasi pendanaan terorisme.
Lembaga yang berfungsi menjadi lembaga intelijen keuangan itu banyak membantu dalam rangka mengungkap serangkaian jenis kejahatan, termasuk tindak pidana terorisme.
Hal itu dikatakan Presiden Jokowi saat hadir memberikan arahan pada acara Koordinasi Tahunan Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
Baca juga:Â Polemik Pemecatan Ketua KPU RI, DPR Minta Penjelasan DKPP
"Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada PPATK dan seluruh kementerian/ lembaga yang terlibat aktif dalam pencegahan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Kita harus bekerja sama bahu membahu untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan kita," kata Jokowi, Kamis, 14 Januari 2021.
Menurut Jokowi, peran Satgas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) perlu dioptimalkan lagi. Tujuannya semata-mata mencegah pendanaan terorisme yang dihimpun melalui donasi masyarakat. Jokowi menyinggung, penghimpunan dana berkedok sumbangan kemanusiaan dan upaya-upaya lain digunakan untuk menarik simpati masyarakat.
"Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme harus terus kita antisipasi. Kondisi yang menganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan harus kita mitigasi. Seperti shadow economy, peningkatan kecelakaan ekonomi, serta cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga berharap PPATK terus mendukung program pemerintah perihal pemulihan ekonomi di tengah krisis pada masa pandemi COVID-19. Kas negara banyak tersedot untuk keperluan bantuan sosial, stimulus ekonomi, subsidi yang nilainya sangat besar.
"Tidak hanya menjadi world class financial intellegent unit, tetapi berkontribusi lebih besar untuk membantu program- program pemerintah serta memberantas tindak pidana korupsi yang semakin beragam dan semakin canggih," kata Jokowi.
RUU Perampasan Aset Mandek 17 Tahun, Kenapa DPR Tak Kunjung Sahkan?
RUU Perampasan Aset mandek 17 tahun sejak diusulkan 2008. Meski berulang kali masuk Prolegnas prioritas, hingga 2025 belum juga disahkan DPR dan pemerintah.
