Sujiwo Tedjo: Buzzer Penumpang Gelap Dibiarkan, Kritikus Berguguran
- ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
VIVA – Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat menyampaikan kritik ke pemerintah jadi pro dan kontra. Ada penilaian jika mengkritik pemerintah maka buzzer di media sosial yang akan merespons untuk menyerang balik pengkritik.
Terkait itu, budayawan Sujiwo Tedjo menyindir keberadaan buzzer yang tak jelas di media sosial seharusnya jadi tanggungjawab pihak keamanan seperti Polri. Ia menyarankan mungkin sebaiknya ada kerja sama antara Polri dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menertibkan buzzer.
"Kalau perlu ya bagaimana caranya, aku nggak ngerti kan telekomunikasi. Apa Polri bekerja dengan Kominfo sehingga setiap orang yang punya akun di sosmed hanya memiliki satu akun dan jelas. Itu satu. Jadi lebih jelas," kata Sujiwo dalam Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne yang dikutip VIVA pada Sabtu, 13 Februari 2021.
Dia khawatir dengan keberadaan buzzer penumpang gelap. Menurut dia, buzzer jenis ini menyerang pribadi dengan tak rasional.Â
"Karena setiap orang itu punya buzzer, hanya pikiran diserang dengan pikiran. Buzzer penumpang gelap, pikiran diserang dengan pribadi, dan lain sebagainya," lanjutnya.Â
Sujiwo meminta buzzer penumpang gelap ini tak dibiarkan. Sebab, ia cemas akan memunculkan yang tak diinginkan untuk kondisi keamanan negara. Ia pun mengingat pesan Presiden RI pertama Soekarno atau Bung Karno.
"Aku takutnya kalau buzzer penumpang dibiarkan, akan tumbuh revolusi. Kenapa? karena revolusi menurut Bung Karno tidak berasal dari banyak orang. Bahkan, selalu tidak berasal dari segelintir orang, Tapi, revolusi berasal dari hanya, hanya, hanya, hanya segelintir orang," jelas Sujiwo.
Pun, ia khawatir imbas buzzer penumpang gelap ini akan berpengaruh terhadap pihak kritikus yang seharusnya ada dalam negara demokrasi. "Artinya kalau buzzer penumpang gelap ini terus nanti kritikus akan berguguran. Yang nanti tumbuh hanya satu kritikus saja tetapi itu sangat berbahaya," sebutnya.
Pandemi Informasi
Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rahman sebelumnya menyampaikan Indonesia adalah negara hukum. Jika memang ada yang melanggar maka sudah seharusnya dihukum.Â
Dia mengatakan saat ini mempersilakan Kapolri bari, Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Namun, ia mengingatkan saat ini sedang dalam kondisi pandemi informasi.
