Komisi III DPR Protes Sri Mulyani Absen di Rapat soal Rp 349 Triliun
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Nasional – Anggota Komisi III DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Gedung DPR pada Rabu, 29 Maret 2023. Rapat terkait pengungkapan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun yang diangkat ke publik oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Mahfud MD selaku ketua komite sudah hadir bersama Sekretaris Komite, Ivan Yustiavandana yang juga Kepala PPATK. Selain itu, Kepala Bareskrim Komjen Agus Andrianto selaku anggota komite juga hadir.
Namun, Anggota Komite lainnya yakni Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan tidak hadir sehingga menimbulkan interupsi sebelum rapat dimulai. Dikabarkan, Sri Mulyani ada agenda memimpin rapat bersama menteri se-Asean di Bali.
“Interupsi pimpinan, Ketua komite Pak Mahfud, sekretaris komitenya Pak Ivan hadir, dan anggota yang bernama Sri Mulyani. Ingin konfirmasi dahulu, cari kejelasan hari ini menyangkut keterangan tiga pihak, karena itu pentingnya - kegiatan lain kegiatan apa?,” kata Anggota Komisi III DPR, Habiburokhman.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni yang memimpin rapat ini menyampaikan Sri Mulyani sedang ada kegiatan lain. Akan tetapi, kata dia, Mahfud MD selaku ketua komite sudah hadir. “Dalam forum ini, kita semua ingin informasi Rp349 triliun ini lebih dalam kita sikapi agar publik tidak bertanya-tanya,” kata Sahroni.
Mahfud MD Hadiri RDP Dengan Komisi III DPR Terkait 349 Triliun
- VIVA/M Ali Wafa
Sementara Anggota Komisi III DPR Fraksi PAN, Mulfachri Harahap meminta penjelasan alasan Sri Mulyani tidak hadir dalam rapat ini. Karena, ia sepakat bahwa rapat ini bisa mengklarifikasi semua hal terkait spekulasi yang berkembang. “Kalau gelar rapat lagi, saya kira itu hal yang mubazir,” ucapnya.
Sedangkan, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menyampaikan Sri Mulyani terkonfirmasi memimpin rapat dengan Menteri Ekonomi se-Asean di Bali. Menurut dia, kegiatan Sri Mulyani merupakan tugas negara yang tidak mungkin diwakilkan.
“Kebetulan di komite beliau (Sri Mulyani) hanya anggota, tapi ketua (Mahfud) sudah hadir beserta sekretaris (Ivan),” jelas dia.
Apalagi, kata dia, Sri Mulyan sudah memberikan pernyataan-pernyataan di Komisi XI DPR dan rekaman juga telah diterima Komisi III DPR. Tentu, nanti bisa diputarkan klarifiasinya.
“Manakala dibutuhan kehadiran Ibu Sri Mulyani kita bisa laksanakan rapat lengkap kembali. Yang penting hasil hari ini, apakah bisa terungkap semua atau belum. Kalau sudah tidak perlu kita ulangi lagi,” pungkasnya.
Bertemu Dasco, Asosiasi Pengemudi Sepakat Truk ODOL Dilarang Total pada 2027
emerintah dan DPR RI bersama asosiasi pengemudi logistik di Indonesia sepakat kebijakan zero Over Dimension Over Loading (ODOL) bakal diterapkan secara penuh 2027
