Bertemu Dasco, Asosiasi Pengemudi Sepakat Truk ODOL Dilarang Total pada 2027

Truk Kelebihan Muatan, Truk ODOL
Sumber :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

Jakarta, VIVA –  Pemerintah dan DPR RI bersama asosiasi pengemudi logistik di Indonesia sepakat kebijakan kendaraan zero Over Dimension Over Loading (ODOL) bakal diterapkan secara penuh pada tahun 2027. 

Dasco Bawa Pesan Prabowo saat Bertemu Megawati, Apa Isinya?

Hal tersebut disepakati usai pimpinan DPR RI bersama Pemerintah yang diwakili Menteri Perhubungan (Menhub) RI Dudy Purwagandhi, pimpinan Komisi V DPR RI, dan sejumlah asosiasi pengemudi logistik menggelar pertemuan untuk membahas terkait kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Juli 2025. 

Dalam pertemuan itu juga disepakati pembentukan tim bersama untuk merumuskan kebijakan kendaraan zero ODOL yang ditargetkan tercapai tahun 2027.

DPR: Pemberian Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Momen Koreksi Penegakan Hukum

"Menuju zero ODOL tadi di 2027, kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara (APLN) akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Juli 2025.

DPR bersama pemerintah dan asosiasi sepakat zero ODOL pada 2027

Photo :
  • ANTARA
DPR Sebut Kuota Haji Indonesia pada 2026 Tetap 221 Ribu

Dasco mengatakan kesepakatan tersebut diambil menyusul atensi yang diberikan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap percepatan implementasi Indonesia Zero ODOL. "Tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi) bahwa Presiden itu memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan overload," ujarnya

Menteri Perhubungan (Menhub) RI Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah segera menyiapkan teknis lebih lanjut terkait kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut.

"Kami menyepakati bahwa perlunya komitmen bersama untuk memberlakukan zero ODOL, dan beberapa hal yang harus kami siapkan berkaitan dengan pemberlakuan zero ODOL akan segera kami laksanakan sebagaimana yang telah disepakati bersama pada rapat tadi," tuturnya.

Dia pun menyambut baik pertemuan tersebut yang menegaskan komitmen bersama segenap pihak dalam mendukung implementasi Indonesia Zero ODOL pada 2027. "Saya rasa rapat pagi ini yang diinisiasi oleh DPR RI sangat baik sehingga ke depannya kita memiliki agenda yang jelas untuk memenuhi zero ODOL ini," ujar Dudi

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API) Suroso yang mewakili asosiasi pengemudi logistik di tanah air menegaskan komitmen asosiasi pengemudi logistik di tanah air untuk mengawal dan mengimplementasikan kebijakan zero ODOL pada 2027.

"Pada intinya untuk pengemudi akan sepakat dan kami bersama-sama dengan pemerintah dan DPR akan mengawal menuju Zero (ODOL) 2027. Kami sudah sepakat zero ODOL di 2027 harus dijalankan dan ditegakkan di negeri kita ini. Kita pengemudi akan sepakat semuanya," ujar dia.

Sebelumnya, Menhub Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan kendaraan zero over dimension over loading (ODOL) perlu dipercepat sebelum 2027 untuk mencegah kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Dia menyampaikan kebijakan zero ODOL telah lama direncanakan sejak 2009, namun terus mengalami penundaan hingga saat ini.

"Mundur mungkin ya, tapi saya harapkan tidak sampai terlalu lama karena kalau sampai (tahun) 2027, itu seperti yang sudah saya bilang, semakin kita mengundur maka kita akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan yang lebih banyak," kata Menhub.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pengawasan kendaraan angkutan barang dan pemberian upah yang layak bagi sopir atau pengemudi truk untuk mengimplementasikan Indonesia Zero ODOL.

Menurut AHY, penguatan aspek ketenagakerjaan dengan standar kerja yang layak bagi pengemudi, terutama mengenai upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum akan menjadi bagian dari rencana aksi nasional dalam mengimplementasikan Indonesia Zero ODOL.

Selain itu, AHY juga menyoroti pentingnya pengawasan, pencatatan, dan penindakan kendaraan angkutan barang untuk menyelesaikan permasalahan ODOL yang sudah berlarut-larut.

“Pengaturan peningkatan kesejahteraan bagi para pengemudi kendaraan angkutan barang, ini juga harus menjadi perhatian kita,” kata AHY

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya