Mahfud MD soal Demo Bela Rocky Gerung: Tradisi HMI Adu Argumen Bukan Bakar Bendera

Jakarta – Mantan Ketua Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang juga Menkopolhukam Mahfud MD turut memberikan sorotannya kepada aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta membakar bendera PDIP buntut pelaporan Rocky Gerung ke polisi. Ia menyebut bahwa aksi itu bentuk keliru.

Pun, Mahfud memberikan sebuah analogi contoh jika bendera HMI yang dibakar atas pelaporan sebuah kasus ke polisi.

"Kalau membakar bendera PDIP itu alasannya karena PDIP mengadukan RG ke polisi maka alasan juga keliru," kata Mahfud lewat akun twitter pribadinya, Selasa 8 Agustus 2023.

"Bagaimana kalau bendera HMI dibakar hanya, misalnya, karena HMI melaporkan orang ke polisi?" lanjutnya.

Menurut Mahfud aksi yang dilakukan oleh kader HMI itu sepatutnya tidak layak dilakukan. Pasalnya, HMI adalah organisasi yang mengedepankan adu argumentasi.

"Saya setuju dengan Presidium KAHMI Kalsel Fazlul Rahman bahwa tindakan tersebut tidak layak. Membela RG boleh saja, tapi tradisi HMI adalah adu argumen, bukan membakar bendera," kata Mahfud.

Jika memang ingin ada sebuah pembelaan, kata Mahfud, maka sudah sepatutnya itu dilakukan lewat jalur hukum. "Lebih baik seandainya mau membela RG dengan memberi bantuan hukum atau adu argumen secara terbuka," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 4 Agustus 2023. Massa HMI mengecam relawan PDI Perjuangan yang melaporkan pengamat politik Rocky Gerung ke pihak Kepolisian.

Massa HMI juga membakar ban bekas dan bendera PDI Perjuangan sebagai simbol kekecewaan.

Koordinator Aksi, Raja Tambe mengatakan perilaku main lapor yang dilakukan oleh PDIP dirasa sangat arogan. "PDIP sangat arogan dan membahayakan demokrasi,” kata Raja Rambe di lokasi aksi, Jumat 4 Agustus 2023.

Mahfud MD Sebut Wamen Rangkap Komisaris Beresiko Tersangkut Kasus Korupsi

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan sebagai komisaris melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

VIVA.co.id

26 Juli 2025