Bandung Darurat Sampah, Lahan TNI AD Jadi Tempat Sampah Darurat

Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menetapkan status Kedaruratan Sampah sejalan dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menetapkan Bandung Raya dalam status yang sama.

Surat keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut dikeluarkan dengan Nomor 658/Kep.579-DLH/2023 bertanggal 24 Agustus 2023 mengenai Penetapan Status Darurat Sampah Bandung Raya.

Sebagai tindak lanjut, Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna, mengatakan bahwa surat keputusan dari Wali Kota Bandung mengenai status darurat sampah telah ditandatangani pada 28 Agustus 2023.

Ema menambahkan, guna mempercepat penanganan masalah ini, Pemerintah Kota Bandung sudah mendirikan Satuan Tugas Kedaruratan Sampah. 

“Kita juga sudah berkoordinasi dengan Forkopimda menyatakan kota Bandung sedang darurat sampah sehingga di dalamnya kita membentuk satgas per hari ini. Saya tandatangani dan itu melibatkan semua unsur mulai dari kepolisian, TNI, dan sebagainya,” ujarnya, dilansir dari Humas Pemkab Garut, Rabu, 30 Agustus 2023.

Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini di TPA Sarimukti, Ema menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung sedang menjalin kerjasama dengan Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI AD untuk menggunakan lahan di Pusat Pendidikan Kavaleri atau Pusdikkav, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. 

Kerjasama ini diharapkan dapat memfasilitasi penanganan sampah di Bandung, dengan estimasi lahan seluas 3 hektare di Pussenkav.

Ema juga menjelaskan bahwa dengan status kedaruratan ini, Pemerintah Kota Bandung berhak menggunakan dana Biaya Tak Terduga (BTT) untuk penanganan sampah. 

“Sehingga kalau perlu anggaran karena kita sudah berlakukan kedaruratan, tentu dana BTT bisa dimanfaatkan. Tapi tergantung izin pusenkav, kalau tidak diizinkan kita tetap mendorong TPA Sarimukti tapi di sana belum normal,” ungkapnya.

Hingga saat ini, menurut Ema, terdapat sekitar 8.000 ton sampah yang belum berhasil diangkut. Jika solusi alternatif tidak segera ditemukan, jumlah tersebut dikhawatirkan akan terus bertambah.

“Kalau kita 241 ritasi, kemarin Bandung baru 100 ritasi. Kalau tidak ada alternatif ini tentu akan kewalahan. Hitungannya 1.300 setiap hari sekarang sudah 8000 sekian ton sampah yang tidak bisa kita geser ke TPA,” katanya 

“Makanya kita benar-benar ingin mendapatkan data dukung untuk memanfaatkan lahan milik Pusenkav. Saya punya keyakinan itu bisa kita manfaatkan,” ucapnya.

Bukan Milik Ridwan Kamil, KPK Yakin Moge yang Disita Terkait Korupsi BJB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami asal mula motor milik orang lain dititip di rumah eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) dan kemudian disita lembaganya.

VIVA.co.id

29 Juli 2025