Saat Prabowo Gagalkan Korupsi di Kemhan: Anggaran Senjata di Mark-up Gila-gilaan

Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut dua sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto rupanya pernah menggagalkan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI. Temuan dugaan korupsi itu diketahui saat Prabowo baru menjabat sebagai menteri di kementerian tersebut.

Kisah Prabowo yang menggagalkan dugaan korupsi itu diungkap langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.

Kata Hashim, kala itu, Prabowo melihat adanya dokumen kontrak yang telah tersedia di mejanya. Kontrak tersebut kata dia bernilai Rp51 triliun.

"Waktu Pak Prabowo diangkat sebagai Menteri Pertahanan, bulan-bulan pertama, di atas meja dia ada kontrak-kontrak yang harus dia tanda tangani senilai Rp51 triliun. Itu Rp51 triliun di atas meja dia," ucap Hashim, dikutip Senin, 20 November 2023.

"Dan waktu itu kami sudah dapat laporan, saya dapat laporan di kontrak ini korupsi mark up-nya gila. Gila-gilanya memang melampaui gila," sambungnya. 

Dari salah satu kontrak, disebut Hashim terdapat mark-up yang mencapai 1.250 persen. Harga senjata yang semula hanya USD 800 di mark-up sampai menjadi USD 10.800.

"Ada satu kontrak mark-up 1.250 persen, ada satu senjata harga pabrik 800 dolar, satu senjata senapan canggih. Datang ke meja Prabowo harganya 10.800 dolar. Bisa dihitung, harga asli 800 dolar, yang datang ke meja Menteri Pertahanan 10.800 dolar," ungkapnya.

Hashim lantas mengaku bangga dengan langkah yang diambil Prabowo usai mengetahui adanya mark-up senjata itu. Prabowo kata dia membatalkan semua kontrak tersebut, lantaran sudah mencium gelagat korupsi.

"Pak Prabowo lihat kontrak-kontrak di sini, itu hampir semua ada korupsi. Dia tidak ada waktu untuk tender ulang, apa yang terjadi? Dia batalkan semua kontrak, dia batalkan kontrak-kontrak senilai Rp52 triliun. Daripada dia merestui korupsi karena sudah tahu ini korupsi," kata Hashim.

Tak hanya membatalkan kontrak, Prabowo juga ikut melaporkan dugaan korupsi senilai Rp51 triliun itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi saat itu mendukung penuh langkah Prabowo untuk menggagalkan korupsi dengan pembatalan kontrak.

"Pak Jokowi waktu Pak Prabowo lapor mengenai korupsi di Kementerian Pertahanan, Pak Jokowi kaget dan bilang 'lanjutkan berantas korupsi di Kemhan, saya dukung'," tandas Hashim.

Muzani soal Peluang PDIP Masuk Pemerintahan: Tergantung Prabowo dan Megawati

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan kemungkinan PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam pemerintahan terbuka lebar.

VIVA.co.id

24 Juli 2025