Kiai Marzuki Mustamar Dicopot dari Ketua PWNU Jatim
- VIVA/Nur Faishal
Surabaya – Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) KH Marzuki Mustamar dikabarkan dicopot oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Belum diketahui secara jelas apa alasan pencopotan tersebut.
"Saya dapat informasi dari sumber terpercaya, yang mengikuti acara pertemuan antara PBNU dan PCNU se Jawa Timur, tapi tidak semua PCNU diundang," kata mantan Wakil Ketua PWNU Jatim, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam kepada VIVA, Kamis, 28 Desember 2023.
Mereka yang diundang di pertemuan tersebut ialah rais syuriah dan ketua tanfidziyah. Dari PBNU, hadir Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.Â
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di kantor PBNU Jakarta
- NU
Adapun dari PWNU Jatim yang hadir, di antaranya, sang sekretaris, Akhmad Muzakki. "Kiai Marzuki tidak diundang," ujar Gus Salam.
Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, itu mengatakan, dalam pertemuan tersebut disampaikan terkait pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar dari posisi sebagai Ketua PWNU Jatim. "Pemberitahuan disampaikan oleh Gus Yahya," ujar Gus Salam.
"Dua poin yang mereka sampaikan. Pertama, pemberitahuan atas pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jawa Timur, dengan alasan yang menurut saya tidak jelas. Silakan dikonfirmasi ke PBNU apa alasannya," ucap Gus Salam.
"Pemberitahuan itu disampaikan Gus Yahya, suratnya sudah ada, sudah resmi. Tapi PBNU masih akan menggodok siapa penggantinya. Suratnya tidak diperlihatkan [di forum], tapi statemennya Gus Yahya suratnya sudah ada dan sudah sah," tandas Gus Salam.
VIVA Jatim coba mengkonfirmasi soal informasi pencopotan Kiai Marzuki tersebut ke Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Namun, hingga berita ini selesai ditulis, Gus Ipul belum merespons.
Â
Gus Ipul soal Klarifikasi KPK di Kasus Korupsi Kuota Haji: Terima Kasih, PBNU Tidak Terlibat
Menurut Gus Ipul, penegasan KPK tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi publik mengenai penyidikan kasus kuota haji yang sempat menyeret nama PBNU.
