Anak Buah Ungkap Ancaman SYL Kepada Bawahannya yang Tidak Sejalan

Sidang Syahrul Yasin Limpo, SYL
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

"Betul pernah," kata Priharso. 

Mentan Amran Tegaskan Impor Produk Pertanian AS Sesuai Kebutuhan, Jamin Petani Terlindungi

Jaksa pun mengonfirmasi soal pengetahuan saksi dalam pemberian sembako yang diperuntukkan Partai Nasdem. Prihasto pun mengamini hal itu karena terjadi pada direktoratnya.

"Kalau di eselon I yang lain pernah enggak?" tanya jaksa 

25 Produsen Beras Diperiksa Soal Oplosan, Kapolri Sebut Hasil Lab Jadi Penentu

"Ada juga yang kami dengar," ucap Priharso. 

"Saya lanjutkan masih di nomor 49 di paragraf kedua. Selain itu, saya juga pernah dihubungi beberapa kali oleh Kasdi dan Muhammad Hatta terkait iuran sharing yang jumlahnya besar untuk kepentingan operasional Syahrul Yasin Limpo. Setahu saya bahasa penyampaiannya dari Kasdi ataupun Muhammad Hatta kepada saya dengan kalimat 'Cepat ini pak dirjen agar segera disetorkan.' Sedangkan terkait permintaan dalam jumlah nominal yang kecil biasanya Panji Hartanto yang menyampaikan kepada almarhumah Retno Sri Hartati. Betul ya?" lanjut jaksa membacakan BAP dan mengonfirmasi kepada saksi. 

Mentan Sebut 5 Jenis Pupuk Palsu Beredar di Pasaran, Petani Bisa Rugi Rp3,2 Triliun

"Betul. Jadi, kami mengetahui pak Bambang menjadi staf ahli menteri sejak kami ditunjuk sebagai Plt Sekjen Kementan. Jadi, ada dokumen bahwa pak Bambang ternyata sejak bulan September 2022 sudah ada Keppres staf ahli menteri. Di Keppresnya itu diberhentikan sebagai Kepala Badan Karantina dan ditunjuk sebagai staf ahli menteri," tutur Priharso. 

"Tapi tidak dilaksanakan setahu saksi?" tanya jaksa mendalami. 

"Tapi tidak dilantik," imbuhnya. 

Saksi menjelaskan bahwa staf ahli menteri itu setara dengan pejabat eselon I. Tetapi, ia kini sudah tidak lagi memimpin institusi besar seperti Badan Karantina Pertanian. 

"Kalau saksi pernah mengalami enggak?" sambung jaksa. 

"Sejak kasus Pak Bambang ini kami diminta klarifikasi oleh Setkab dan terinfokan kepada kami dari Pak Bambang bahwa kami pun di tahun 2022 pernah diusulkan untuk diganti oleh pak menteri, tapi kami belum pernah terima surat tersebut," jelas Priharso. 

"Kenapa saat itu? Ada masalah apa saksi?" tanya jaksa. 

"Mungkin ada rekomendasi-rekomendasi yang tidak clear and clean yang tidak saya loloskan. Mungkin ya," jawab Priharso. 

"Apakah terkait dengan yang pernah saksi katakan adanya lewat pak Hatta diminta rekomendasi untuk RIPH?" lanjut jaksa. 

"Mungkin ya," imbuhnya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya