Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan Ikut Daftar Capim KPK
- ANTARA FOTO
Jakarta -Â Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan akhirnya mendaftarkan diri menjadi calon Pimpinan KPK. Pahala pun mengajak semua orang yang sekiranya sudah memenuhi syarat sebagai Capim KPK untuk mendaftarkan diri.
"Saya barusan juga komunikasi sama teman-teman Humas, bahwa saya daftar ini buat pimpinan nih. Jadi saya bilang, waduh nih saya diajak ngomong tapi daftar (capim), gimana," ujar Pahala Nainggolan saat mengisi diskusi bertajuk 'Daftar Capim KPK, Kuatkan Harapan Bangsa' yang digelar pada Jumat, 12 Juli 2024.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan
- KPK
Pahala juga mengajak semua orang yang sekiranya sudah memenuhi syarat untuk daftar menjadi Capim KPK, maka segera mendaftarkan diri. Ia mengingatkan jangan sekadar memprotes negara dalam semua kondisi. Dia menyinggung urusan hasil jangan diurusi di awal pendaftaran.
"Oleh karena itu, kepada semua nih, jangan cuma protes negara kita kenapa korupsinya begini-begitu. Jangan cuma protest. Yang di atas 50 tahun daftar segera. Daftar aja, gitu kan. Urusan hasil, itu cerita yang lainlah," kata Pahala.
Pahala juga berharap banyak pihak yang mendaftarkan diri menjadi Capim dan Dewas KPK. Sebab, semakin banyak pendaftar maka semakin banyak pilihannya.
"Insan KPK ingin berpesan teman-teman yang di swasta, ayo dong. Jadi swasta katakan yang auditor yang jago, forensik yang jago, yang biasa menjalankan korporasi besar dengan governance yang sudah terbukti, yang begitu itu ayo dong mendaftar. Habiskanlah 5 tahun membantu KPK, membantu negaranya supaya kita kuat dari jebakan yang kita lihat stagnansinya. Kalau didiamin terus, momentumnya hilang," imbuhnya.
Diketahui, pendaftaran Capim dan calon Dewas KPK dibuka sejak 26 Juni secara online. Pendaftaran akan berakhir pada 15 Juli 2024. Selanjutnya, proses administrasi akan dilakukan pada 16-22 Juli. Hasilnya diumumkan pada 24 Juli.
KPK Jelaskan OTT di Sultra Terkait Perkara Dana Alokasi Rumah Sakit
KPK lakukan OTT di Sulawesi Tenggara terkait perkara Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan rumah sakit
