Nusron Wahid Ditunjuk Jadi Ketua Pansus Haji DPR

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Nusron Wahid.
Sumber :
  • VIVA/Andrew Tito.

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bersama anggota pansus hak angket haji menetapkan politikus Partai Golkar, Nusron Wahid sebagai ketua pansus haji DPR.

Keputusan itu ditetapkan dalam rapat perdana pansus angket haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 19 Agustus 2024.

"Hari ini ada pansus namanya pansus angket haji dan saudara Nusron Wahid menjadi ketua pansus angket haji," kata Cak Imin dalam rapat, Senin, 19 Agustus 2024.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Suleman Tanjung menegur politikus Golkar Nusron Wahid yang mengoreksi pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengenai panitia khusus (Pansus) Haji.

Photo :
  • VIVA.co.id/Andrew Tito

Sementara itu, Cak Imin menyebut ada tiga orang yang ditetapkan sebagai wakil ketua pansus haji DPR. Mereka di antaranya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Diah Pitaloka dan Ledia Hanifah.

Cak Imin berharap, pimpinan pansus haji DPR ini dapat melaksanakan amanah dan tugas serta dapat menyelesaikan masalah-masalah terkait haji dengan baik.

"Kita berdoa semoga pimpinan Pansus ini benar-benar amanah dan melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya. Kita semua ingin mewujudkan haji yang betul-betul baru, betul-betul sehat, betul-betul membawa kemaslahatan bagi jamaah haji selanjutnya," tutur dia.

"Selanjutnya penyerahan palu kepada Pak Nusron Wahid," sambungnya.

Pimpinan DPR Terima Surat Permohonan Perubahan Rencana Induk dari OIKN

Nusron Wahid.

Photo :
  • VIVA.co.id/Cahyo Edi

Di sisi lain, Nusron mengucapkan terima kasih karena telah dipercaya menjadi ketua pansus haji DPR. Dia menegaskan, tugas pansus haji tak akan terhalang dengan kegiatan apapun termasuk oleh agenda partai-partai politik.

Peduli Kebudayaan dan Jadi Inspiratif Pemuda, Bonnie Triyana Diganjar Penghargaan dari KNPI

"Saya ucapkan terima kasih telah dipercaya menjadi ketua pansus, kita kerja dengan guyub, dengan transparan. Intinya Pansus ini tidak boleh terganggu dengan kegiatan apapun ya kan termasuk kegiatan muktamar dan Munas Golkar," kata Nusron.

DPR Mau Panggil OIKN buat Bahas IKN Diisi Oleh Kementerian dan BUMN
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian

10 RUU Kabupaten/Kota Disetujui Menjadi Undang-Undang, Mendagri: Perkuat Kepastian Hukum dan Tata Wilayah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) resmi menyetujui 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota menjadi Undang-Undang (UU).

img_title
VIVA.co.id
25 Juli 2025