Data 6 Juta NPWP dan NIK Bocor, Abdul Kharis Kritik Keras Kominfo dan BSSN: Anda Tidak Bekerja!

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis mengkritik keras kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) usai bocornya 6 juta data NIK dan NPWP.

Abdul Kharis dalam rapat komisi I DPR dengan Menko Polhukam, Kementerian Kominfo, dan BSSN agenda pencegahan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional, ia mempertanyakan kinerja Kominfo dan BSSN.

Anggota Dewan khususnya Komisi I DPR mengatakan, bocornya data seperti NIK dan NPWP hingga 6 juta banyaknya ini menunjukkan hwa Kominfo dan BSSN tidak menjalankan tugas mereka dengan baik atau gagal menanganinya.

"Mereka sudah terbiasa kalau enggak terjadi apa-apa, itu artinya anda bekerja dengan baik. Kalau enggak terjadi (kebocoran), itu artinya anda bekerja," ujar Kharis di Gedung DPR Senayan seperti dikutip tvOne, Senin 23 September 2024.

"Enggak usah khawatir. Kami tidak akan menganggap Anda itu tidur, nganggur, enggak. Kalau tidak terjadi apa-apa. Itu mindset di Komisi I, Pak," sambungnya.

Namun pada kenyataannya, terjadi masalah kebocoran data NIK dan NPWP sebanyak 6 juta, begitupun dengan diretasnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang beberapa waktu lalu lumpuh.

"Kalau terjadi apa-apa, berarti Anda enggak bekerja. Itu problem-nya. Semua seperti itu persepsinya. Jadi jangan, 'wah ini nanti kita dikira kita enggak kerja. Kalau gitu bocor saja'. Oh jangan begitu," tegas Kharis.

Sementara itu Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengungkapkan upaya pemulihan terkait bocornya Pusat Data Nasional Surabaya harus segera diselesaikan.

"Peristiwa bocornya PDNS 2 itu membawa kita untuk lebih menyadari pentingnya berkoordinasi, tidak memiliki ego sektoral di kementerian, mana yang memang mengkait harus segera kita selesaikan, sehingga di lapangan juga kita temukan," tambah Hadi.

Kepala Otorita Sebut IKN Bakal Jadi Ibu Kota Politik di 2028

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menerima kunjungan Panja OG-P BKSAP DPR RI, guna mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik di tahun 2028.

VIVA.co.id

18 Juli 2025