Dua Cawagub Ungkap Strategi Atasi Kemiskinan Ekstrem di Banten

Debat pilgub banten 2024, terkait sub-tema Kesejahteraan dan daya Saing Daerah
Sumber :
  • VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Tangerang, VIVA - Calon Wakil Gubernur Banten baik nomor urut 1 dan 2 memaparkan, strategi dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Hal ini karena, Provinsi Banten belum memenuhi kategori atau kriteria dalam Inpres (Instruksi Presiden) dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.

MK Tolak Gugatan PSU Banjarbaru Jadi Bukti Demokrasi Berjalan Jurdil

Alhasil, dalam debat kedua di tahapan pilkada 2024, para calon wakil Gubernur Banten, yakni Dimiyati Natakusumah, dan Ade Sumardi, masing-masing menjelaskan, cara jitu untuk bisa mengentas kemiskinan.

Calon Wakil Gubernur Banten nomor urut 2, Dimiyati Natakusumah, memiliki lima elemen sebagai strategi menekan angka kemiskinan.

Batas Maksimal Koalisi Parpol Harus Diatur untuk Mencegah Capres Tunggal

"Ada lima strategi penanganan kemiskinan ekstrim, yang pertama kita mendata dulu yang miskin, kedua terkait inflasi, ketiga soal investasi, keempat penggunaan produk dalam negeri, dan kelima bagaimana sistem pemerintahan yang tidak korupsi," katanya, Kamis, 7 November 2024.

Di mana, dengan kelima elemen itu menjadikan sebuah patokan pasangan calon nomor urut satu, untuk bisa memilah dan memilih penanganan ke masyarakat agar tepat sasaran.

Diskualifikasi Semua Paslon Pilkada Ulang Barito Utara, Putusan MK Bisa Bikin Efek Jera

"Kita gunakan lima elemen tadi, jadi ada percepatan pembangunan untuk mengentas ekstrem, kita data, data based, kita bangun infrastruktur. Lalu, penanganan inflasi, ada beberapa hal yang dilakukan, seperti gunakan produk dalam negeri. Sehingga, bisa meningkatkan UMKM, dan memutar perekonomian dalam negeri," ujarnya.

Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Banten nomor urut 1, Ade Sumardi, memaparkan adanya pengentasan kemiskinan mulai dari jangka panjang dan pendek.

"Kemiskinan ekstrem bisa ditangani dengan dua cara, ada jangka pendek dan panjang. Yang pendek, harus dipastikan jangan sampai ada rakyat Banten yang tidak bisa makan, berarti bansos (bantuan sosial) yang harus masuk ke sana. Lalu, jangka panjang, kita didik anak yang nganggur, jangan sampai tidak dapat penghasilan, ada BLK mobil, disini kita konsep bukan lagi rakyat yang cari pemerintah, tapi sebaliknya," ungkapnya.

Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri rangkaian acara KTT ke-46 ASEAN di Malaysia (sumber foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Oktaria PGNR: Presiden Prabowo Memiliki Konsentrasi dalam Pengentasan Kemiskinan

Pimpinan PGNR Oktaria menyoroti persentase data Bank Dunia bahwa masyarakat miskin RI mencapai 60,3 persen berdasarkan metode menggunakan standar negara menengah.

img_title
VIVA.co.id
27 Mei 2025