Wakil Ketua DPRD Toba Ditahan Jaksa Atas Dugaan Perkara Pajak

Ilustrasi Pajak.(istimewa/VIVA)
Sumber :
  • VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)

Toba, VIVA – Wakil Ketua DPRD Toba, Mangatas Silaen, ditahan Kejaksaan Negeri atau Kejari Toba Samosir atas dugaan perkara tidak menyampaikan laporan surat pemberitahuan tahunan, SPT selaku wajib pajak tahun 2017-2018.

Sanksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jakarta Resmi Dihapus

"Mangatas Silaen ditahan di Rutan Kelas II Balige, Kabupaten Toba," ucap Kepala Seksi Intelijen Kejari Toba Samosir, Benny Surbakti, saat dikonfirmasi VIVA, Selasa 3 Desember 2024.

Perkara tidak menyampaikan laporan SPT ini, menjerat Mangatas Silaen, yang juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Toba, Benny mengungkapkan awalnya ditangani oleh PPNS Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II wilayah Pematangsiantar.

Tak Lagi Dianggap Komoditas, Aturan Pajak Aset Kripto Direvisi

"Tidak melaporkan SPT sekitar Rp 3 miliar," tutur Kasi Intelijen Kejari Toba Samosir itu.

Lanjut Benny mengatakan pasal yangdisangkakan kepada Mangatas Silaen, primair Pasal 39 Ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Diperiksa Kasus Korupsi PDNS, Pengakuan Johnny G Plate Mencengangkan!

"Kemudian, juncto pasal 64 KUHP, subsidair Pasal 39 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 KUHP," jelas Benny. 

Direktorat Jenderal pajak (DJP)

Ditjen Pajak Kemenkeu Buka Suara Soal Kabar Amplop Kondangan Bakal Dipajaki

Rosmauli menegaskan, informasi tersebut dipastikan tidak benar dan tidak ada rencana terkait hal itu di Ditjen Pajak Kemenkeu.

img_title
VIVA.co.id
23 Juli 2025