Eks Ketua KPK Nawawi Pomolango jadi Ketua PT Banjarmasin, Albertina Ho Wakil Ketua PT Banten

Mantan nKetua KPK Nawawi Pomolango
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango rampung menjabat sebagai pimpinan lembaga anti rasuah. Kini, Nawawi Pomolango terpilih menjadi Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin.

Jaksa Tuntut 12 Tahun, Hakim Hanya Vonis 4 Tahun! Nasib Darmawati di Kasus Judol Komdigi Bikin Geleng Kepala

Diketahui, Nawawi Pomolango bersama dengan tiga pimpinan KPK periode 2019-2024 bakal berakhir pada Jumat 20 Desember 2024.

Nawawi Pomolango yang tercatat terpilih menjadi Ketua PT Banjarmasin tertuang dalam hasil rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Hakim tanggal 20 Desember 2024.

Modus Jahat Pemerasan Sertifikasi K3 di Kemenaker, Buruh Dipersulit Jika Tak Bayar Lebih

Nama: Nawawi Pomolango. Jabatan lama: Hakim PT Denpasar. Jabatan baru: Ketua PT Banjarmasin,” demikian isi hasil TPM dikutip Jumat 20 Desember.

Anggota Dewas KPK Albertina Ho

Photo :
  • KPK
Eks Ketua PN Surabaya Divonis Hari Ini Terkait Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur

Sementara, ada 50 nama selain Nawawi yang tertuang dalam hasil rapat TPM tersebut.  Nama lainnya yang turut disorot yakni mantan anggota Dewas KPK periode 2019-2024, Albertina Ho. Albertina kini ditunjuk menjadi Wakil Ketua PT Banten. Albertina sebelumnya jabat Wakil Ketua PT Kupang.

Selanjutnya, nama beken yang ikut disorot yakni Tumpanuli Marbun, sang pengadil permohonan gugatan praperadilan yang diajukan Thomas Trikasih Lembong. Tumpanuli dipindah tugas dari hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjadi hakim tinggi di PT Jambi.

Satu hakim lain di PN Jakarta Selatan yang sempat memenangkan eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej melawan KPK, yakni Estiono juga dapat promosi jadi hakim tinggi di PT Kepulauan Riau.

Sementara, dua hakim PN Jakarta Pusat yang sempat membebaskan terdakwa kasus korupsi Gazalba Saleh (hakim agung nonaktif), yaitu Fahzal Hendri dan Rianto Adam Pontoh, masing-masing dipindahtugas ke PN Palembang dan PN Makassar.
 

Politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2024

Komisi II Dukung Pajak Anggota DPR Ditanggung Negara, Ungkit Kenaikan Gaji Hakim-Guru

Ahmad Doli Kurnia mengaku tak mempermasalahkan pajak para pejabat termasuk DPR RI ditanggung oleh negara selama bisa dipertanggung jawabkan

img_title
VIVA.co.id
28 Agustus 2025