Aliansi Dosen Seluruh Indonesia Ancam Mogok Mengajar jika Tukin Tak Segera Dicairkan

Jakarta, VIVA — Aliansi Dosen Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin 3 Februari 2025. Mereka mendesak pemerintah untuk segera mencairkan tunjangan kinerja (tukin) yang selama ini belum mereka terima. 

Jika tuntutan tersebut tidak direspons, para dosen yang tergabung dalam Adaksi mengancam akan melakukan aksi mogok mengajar secara nasional.

“Jika ini sudah mentok, maka mau tidak mau kami terpaksa melakukan aksi mogok mengajar nasional,” ujar Ketua Koordinator Nasional Adaksi, Anggun Gunawan, dalam orasinya.



Ratusan dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) menggelar aksi demonstrasi di depan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

Photo :

• VIVA.co.id/Andrew Tito

Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang dinilai tidak menanggapi aspirasi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Menurut Anggun, pihaknya telah memberikan ultimatum kepada kementerian sejak 14 Januari 2025, namun hingga kini belum ada pernyataan resmi mengenai pencairan tunjangan tersebut.

“Kami sudah memberikan ultimatum sejak 14 Januari agar kementerian segera memberikan pernyataan resmi mengenai tukin dosen. Namun hingga batas waktu yang kami tetapkan, yakni 24 Januari, tidak ada tanggapan dari kementerian. Kami hanya mendengar pernyataan dari media, bukan langsung dari pihak kementerian,” tegasnya.

Karena merasa diabaikan oleh Kemendiktisaintek, para dosen kini berharap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Mereka menilai Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan anggaran dan memberikan keputusan terkait pencairan tunjangan kinerja.

“Karena kami tidak pernah digubris oleh kementerian, maka aksi kali ini kami tujukan langsung kepada Presiden Prabowo. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengambil keputusan terkait anggaran, termasuk untuk kesejahteraan dosen,” ujar Anggun.

Lebih lanjut, Anggun menyoroti bagaimana Presiden Prabowo selama ini responsif terhadap berbagai isu nasional, seperti kesejahteraan hakim serta kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang dibatalkan. Oleh karena itu, para dosen berharap Presiden juga memberikan perhatian terhadap nasib mereka.

“Kami melihat Presiden Prabowo sudah mengambil langkah-langkah konkret terhadap beberapa isu, seperti kesejahteraan hakim dan pembatalan kenaikan PPN 12%. Kami berharap beliau juga mendukung kesejahteraan dosen, mengingat tukin dosen merupakan bagian dari program quick win yang dicanangkan pemerintah,” imbuhnya.

Dalam aksi yang diikuti ratusan dosen dari berbagai daerah ini, para peserta membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar tunjangan mereka segera dicairkan. 

Mereka menegaskan bahwa jika pemerintah tidak segera bertindak, maka aksi protes akan terus berlanjut dan mogok nasional menjadi pilihan terakhir.

Saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kemendiktisaintek maupun Istana Negara terkait tuntutan para dosen tersebut. Namun, Adaksi menegaskan akan terus memperjuangkan hak-hak mereka hingga ada kepastian mengenai pencairan tunjangan kinerja.

Halaman Selanjutnya

“Karena kami tidak pernah digubris oleh kementerian, maka aksi kali ini kami tujukan langsung kepada Presiden Prabowo. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengambil keputusan terkait anggaran, termasuk untuk kesejahteraan dosen,” ujar Anggun.