Alasan Menteri HAM Natalius Pigai dan Jajaran Staf di Kementerian Sering Tidur di Kantor
- YouTube DPR RI.
Jakarta, VIVA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa ia dan stafnya sering tidur di kantor demi menyelesaikan berbagai tugas kementerian. Hal ini ia sampaikan saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2025.
"Sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal, para direktur, dan semua staf bekerja siang dan malam. Kami sendiri pun sering kali tidur di kantor," kata Pigai, dikutip dari kanal YouTube TNP Parlemen.
Dalam kesempatan tersebut, Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM merupakan kementerian yang paling cepat menyelesaikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) sejak dirinya dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, capaian ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan kementerian.
"Kami adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan SOTK. Secara subjektif, kami menilai itu sebagai kinerja yang baik, terutama dalam penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian HAM," ujar Pigai.
Menteri HAM Natalius Pigai dalam RDP bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat (sumber: YouTube DPR RI)
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa klaim tersebut mendapat legitimasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini.
"Kementerian HAM adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan SOTK menurut Menpan RB. Saya mempertanggungjawabkan, saya menyatakan dua minggu SOTK pun bisa saya selesaikan, dan saya memang sudah menyelesaikannya," tutur Pigai.
Sebagai langkah konkret, di minggu pertama menjabat sebagai Menteri HAM, Pigai langsung menunjuk lima staf khusus menteri serta menetapkan pelaksana tugas harian, sekretaris jenderal, direktur jenderal, hingga inspektur jenderal.
"Bulan November kami sudah menyelesaikan SOTK tentang Kementerian Hak Asasi Manusia, dan tanggal 4 Desember 2024, SOTK untuk Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan IV saya selesaikan," ungkapnya.
Selain membahas kinerja internal kementerian, Pigai juga menyoroti berbagai isu HAM dalam rapat tersebut, termasuk kebijakan dalam menangani perusahaan yang berkonflik terkait masalah HAM.
Pria asal Papua tersebut menegaskan bahwa dirinya enggan bertindak gegabah dalam menyikapi konflik perusahaan, karena khawatir akan berdampak negatif terhadap perekonomian.