Kejaksaan Agung akan Jerat Zarof Ricar dengan TPPU
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta, VIVA -Â Kejaksaan Agung tegas akan menjerat eks Pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terkait kepemilikan uang Rp915 miliar dan emas 51 kilogram.
Uang tersebut ditemukan pihaknya ketika mengembangkan penanganan kasus dugaan suap dan gratifikasi tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya beberapa waktu lalu. Uang didapat Zarof ketika mengurus perkara di pengadilan. Sehingga, jaksa menduga ada pihak lain yang turut menikmati uang dari kepengurusan perkara tersebut.
"Bahwa nanti dalam proses perkembangan ada pihak-pihak yang menikmati misalnya, tidak menutup kemungkinan. Tapi kami harus profesional menangani perkara ini karena harus sesuai dengan fakta hukum," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar pada Selasa, 11 Februari 2025.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejagung, Harli Siregar.
- VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
Pihaknya pun masih menelusuri asal-usul uang tersebut. Penyidik pun mendalami pihak mana saja yang menikmati uang itu. Pun, Kejaksaan Agung sudah menelusuri apakah keluarga Zarof juga menikmati uang tersebut atau tidak.
"Bahwa nanti dalam proses persidangan itu ada fakta baru yang valid, ke mana dan dari mana sumber dana ya tentu ada pengembangannya," katanya.
Dirinya menambahkan, saat ini Zarof memang sudah jadi terdakwa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Namum, jaksa belum memasukkan Pasal TPPU dalam dakwaannya. Sebab, Zarof masih menjadi terdakwa untuk kasus dugaan gratifikasi dan suap pembebasan Gregorius Ronald Tannur, dari kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.
Maka dari itu, Halri mengatakan dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum harus proporsional sesuai dengan fakta hukumnya.
"Jadi yang kemarin itu berkaitan dengan pemufakatan jahat. Nah, makanya pasalnya itu adalah pasal suap dan gratifikasi, ini dulu yang dimajukan," ujarnya.
Respons Kejagung Soal Dugaan Kebocoran Dana Haji Rp5 Triliun
Korps Adhyaksa merespons permintaan Kementerian Haji ke aparat penegak hukum soal dugaan kebocoran dana haji Rp5 triliun pertahun.
