Arah Efisiensi Dinilai untuk Bangun Fiskal yang Baru, Langkah Prabowo Pantas Diapresiasi
- Biro Pers Sekretariat Presiden: Laily Rachev
Jakarta, VIVA - Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menerapkan efisiensi anggaran tengah disorot karena ada pro dan kontra. Namun, dari pandangan yang pro menilai langkah efisiensi itu pantas diapresiasi.
Hal itu disampaikan ekonom dari Universitas Bina Nusantara (Binus), Doddy Ariefianto. Ia mengatakan seperti itu karena penerapan efisiensi sebagai bentuk kesadaran tentang kesehatan perekonomian negara.
"Langkah efisiensi dari Pak Prabowo ini sangat pantas diapresiasi," kata Doddy di Jakarta, dikutip pada Sabtu, 15 Februari 2025.
Dia bilang kebijakan efisiensi itu sebagai keinginan pemerintah membangun budaya fiskal yang baru.
"Besaran serta arah efisiensi menunjukkan bahwa pemerintah hendak membangun budaya fiskal yang baru: efisien, berkualitas serta mengedepankan kesejahteraan rakyat," ujar Doddy.
Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Namun, ia juga setuju terkait program subsidi pendidikan seperti Uang Kulih Tunggal (UKT) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebaiknya tak mengalami pemangkasan. Hal itu sejalan dengan yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jumat kemarin.
"Karena dampaknya sangat besar, terutama dalam mendukung akses pendidikan bagi generasi mendatang," kata Doddy.
Bagi Doddy, jika program ini dikurangi maka dikhawatirkan RI akan menghadapi konsekuensi besar. Sebab, anak yang berasal dari keluarga kurang mampu tak dapat melanjutkan pendidikan sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia.
Menurut dia, subsidi pendidikan seperti UKT dan KIP bukan sekadar bantuan finansial bagi mahasiswa dan pelajar. "Tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia," tuturnya.
Lebih lanjut, dia merekomendasikan agar pemerintah tetap mempertahankan UKT dan KIP. Doddy mengatakan hal itu sebagai langkah tepat untuk menanggulangi potensi kerugian di masa mendatang.
"Mempertahankan program UKT dan KIP adalah keputusan strategis yang tidak hanya berdampak pada penerima manfaat langsung, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan nasional," jelas Doddy.
