Arah Efisiensi Dinilai untuk Bangun Fiskal yang Baru, Langkah Prabowo Pantas Diapresiasi

Presiden RI Prabowo Subianto saat melantik Menteri Kabinet Merah Putih.
Sumber :
  • Biro Pers Sekretariat Presiden: Laily Rachev

Jakarta, VIVA - Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menerapkan efisiensi anggaran tengah disorot karena ada pro dan kontra. Namun, dari pandangan yang pro menilai langkah efisiensi itu pantas diapresiasi.

Hal itu disampaikan ekonom dari Universitas Bina Nusantara (Binus), Doddy Ariefianto. Ia mengatakan seperti itu karena penerapan efisiensi sebagai bentuk kesadaran tentang kesehatan perekonomian negara.

"Langkah efisiensi dari Pak Prabowo ini sangat pantas diapresiasi," kata Doddy di Jakarta, dikutip pada Sabtu, 15 Februari 2025.

Dia bilang kebijakan efisiensi itu sebagai keinginan pemerintah membangun budaya fiskal yang baru.

"Besaran serta arah efisiensi menunjukkan bahwa pemerintah hendak membangun budaya fiskal yang baru: efisien, berkualitas serta mengedepankan kesejahteraan rakyat," ujar Doddy.

Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto

Photo :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

Namun, ia juga setuju terkait program subsidi pendidikan seperti Uang Kulih Tunggal (UKT) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebaiknya tak mengalami pemangkasan. Hal itu sejalan dengan yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jumat kemarin.

"Karena dampaknya sangat besar, terutama dalam mendukung akses pendidikan bagi generasi mendatang," kata Doddy.

Tutup Sidang Paripurna, Puan Tegaskan RAPBN Harus Efisien dan Orientasi Hasil

Bagi Doddy, jika program ini dikurangi maka dikhawatirkan RI akan menghadapi konsekuensi besar. Sebab, anak yang berasal dari keluarga kurang mampu tak dapat melanjutkan pendidikan sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia.

Menurut dia, subsidi pendidikan seperti UKT dan KIP bukan sekadar bantuan finansial bagi mahasiswa dan pelajar.  "Tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia," tuturnya.

Golkar Minta Pemerintah Tegas Pindahkan Ibu Kota Segera atau Kaji Ulang IKN

Lebih lanjut, dia merekomendasikan agar pemerintah tetap mempertahankan UKT dan KIP. Doddy mengatakan hal itu sebagai langkah tepat untuk menanggulangi potensi kerugian di masa mendatang.

"Mempertahankan program UKT dan KIP adalah keputusan strategis yang tidak hanya berdampak pada penerima manfaat langsung, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan nasional," jelas Doddy.

DPR Dorong Kebijakan Relaksasi Impor Dievaluasi karena Bisa Rugikan UMKM


 

Mensesneg RI, Prasetyo Hadi

Mensesneg Ungkap Pesan Prabowo soal Polemik Bupati Pati Sudewo

Presiden Prabowo ingin tiap pemimpin di tingkat pemerintah pusat maupun daerah harus hati-hati dalam buat kebijakan

img_title
VIVA.co.id
15 Agustus 2025