Sekamar dengan Gubernur Banten, Lalu M Iqbal Mengaku Rileks Ikut Retret Kepala Daerah
- Dok Pemprov NTB
Magelang, VIVA – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal mengikuti retret atau pembekalan kepala daerah yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Iqbal mengatakan suasana pada hari pertama retret di Akmil Magelang cukup rileks, sekaligus bersilaturahmi dengan kepala daerah lainnya.
"Suasananya rileks. Memang sengaja diberi banyak kesempatan buat bersilaturahmi di antara kepala daerah," kata Iqbal dalam keterangan tertulis diterima, Sabtu, 22 Februari 2025.
Sementara di hari pertama pembekalan, Iqbal yang juga mantan Duta Besar RI untuk Turki ini menyebut pada hari pertama lebih banyak penjelasan mengenai program beberapa hari ke depan, termasuk pengenalan wilayah Akademi Militer. "Masih ringan-ringan di hari pertama," ucapnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat mengikuti retret kepala daerah di Akmil
- Antara
Ia mengaku tidak ada keistimewaan selama berada di Akmil. Tiap kamar diisi oleh beberapa kepala daerah. "Saya sekamar dengan Gubernur Banten (Andra Soni)," katanya.
Diketahui, Lalu Muhamad Iqbal mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang dalam rangka pembekalan untuk menyelaraskan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah, setelah dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada 20 Februari 2025
Iqbal tiba di Lapangan Rindam IV Diponegoro, Jumat 21 Februari 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, bersama para gubernur dan bupati walikota, kemudian menaiki bus menuju Akmil di kawasan Lembah Tidar, Magelang.
Dalam kesempatan tersebut, Miq Iqbal sapaan Gubernur NTB, tergabung dalam Kompi A Pleton 1. Retreat yang akan digelar selama delapan hari ini diikuti oleh 503 kepala daerah.
Materi yang akan diterima ratusan kepala daerah tersebut, mulai dari program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran hingga materi tentang hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender
Polemik Pemakzulan Bupati Pati, DPR Bicara Aturan Hukumnya
Masyarakat Pati melakukan unjuk rasa meminta Bupati Sudewo dimakzulkan lantaran kebijakan menaikkan PBB-P2.
