PDIP Buka Suara soal Instruksi Megawati Terkait Retreat Kepala Daerah di Magelang

Jakarta, VIVA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melarang para kepala daerah dari PDIP untuk menghadiri retreat kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebaliknya, ia hanya menginstruksikan para kepala daerah dari partainya untuk menunda kehadiran mereka demi memastikan prioritas utama tetap pada pelayanan langsung kepada rakyat.

Dalam instruksi harian bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025, sehari sebelum retreat dimulai, Megawati meminta para kepala daerah hasil Pilkada 2024 untuk tetap berada di daerah masing-masing dan menunggu arahan lebih lanjut.



Sebaliknya, ia hanya menginstruksikan para kepala daerah dari partainya untuk menunda kehadiran mereka demi memastikan prioritas utama tetap pada pelayanan langsung kepada rakyat.

Photo :

• VIVA.co.id/Andrew Tito

Hal ini bertujuan agar mereka bisa segera mulai menjalankan tugas-tugas mereka dalam melayani masyarakat, terutama dalam menangani berbagai isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, pencegahan stunting, mitigasi bencana, dan penciptaan lapangan kerja.

Tidak Ada Larangan, Hanya Penundaan

Dalam keterangan resmi yang disampaikan Juru Bicara DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, ditegaskan bahwa tidak ada larangan dari Megawati bagi para kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk mengikuti retreat. Sebaliknya, ia hanya meminta mereka untuk menunda keberangkatan dan lebih dulu fokus bekerja bagi rakyat.

“Kami tegaskan bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya pada 20 Februari 2025 ‘TIDAK PERNAH MELARANG’ para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retreat. Beliau hanya meminta mereka untuk menunda keberangkatan dan menunggu arahan lebih lanjut,” ujar Basarah dalam keterangan resmi di Selasa 25 Februari 2025.

Megawati juga mengingatkan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan program-program prioritas daerah berjalan dengan baik. Ia menekankan bahwa kehadiran fisik kepala daerah di wilayahnya sangat diperlukan agar berbagai kebijakan bisa segera diimplementasikan secara nyata.

Kepala Daerah Diminta Segera Bekerja

Dalam arahannya, Megawati menekankan bahwa setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto, para kepala daerah harus segera bekerja untuk mengeksekusi program-program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Ia menggarisbawahi pentingnya pemimpin yang turun langsung ke lapangan, atau yang dalam istilah PDIP disebut sebagai “turba” (turun ke bawah), guna memahami permasalahan masyarakat secara langsung.

“Turba adalah langkah efektif untuk menyerap aspirasi rakyat dan merumuskannya ke dalam kebijakan daerah. Pemimpin yang dekat dengan rakyat akan lebih memahami persoalan yang dihadapi serta dapat merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan setempat,” kata Basarah.

Selain itu, Megawati menyoroti pentingnya otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam sistem desentralisasi ini, kepala daerah memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan pemerintahan di wilayahnya masing-masing, dengan tetap selaras dengan kebijakan pusat.

Menanggapi pertanyaan mengenai kepala daerah dari PDI-P yang telah atau belum menghadiri retreat di Magelang, Basarah menjelaskan bahwa PDIP telah menyusun langkah-langkah yang sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tertanggal 11 Februari 2025.

Berikut adalah instruksi dari Megawati terkait keikutsertaan kepala daerah dalam retreat tersebut:

    1.    Kepala daerah yang belum mengikuti retreat diminta kembali ke daerah masing-masing untuk segera bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

    2.    Retreat dilaksanakan dalam dua angkatan, sehingga kepala daerah yang belum mengikuti bisa hadir di angkatan kedua.

    3.    Bagi yang berhalangan hadir, kehadiran bisa diwakili oleh Sekretaris Daerah.

    4.    Kepala daerah yang telah mengikuti retreat angkatan pertama diminta menyelesaikan seluruh agenda yang telah dijadwalkan.

    5.    Wakil kepala daerah yang kepala daerahnya telah mengikuti retreat angkatan pertama diminta hadir dalam acara penutupan.

PDIP juga telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait hal ini. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang ditugaskan secara khusus oleh Megawati sebagai koordinator kepala daerah dari PDIP, telah menjalin komunikasi intensif dengan Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Dalam Negeri guna memastikan langkah teknis di lapangan berjalan dengan baik.

Dari penjelasan yang disampaikan, sikap PDIP dalam isu ini menegaskan komitmen mereka terhadap keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah. Dengan mengedepankan pendekatan desentralisasi, partai ini ingin memastikan bahwa kepala daerah dari PDIP tidak hanya mengikuti arahan dari pemerintah pusat, tetapi juga benar-benar hadir di tengah masyarakat dan segera merealisasikan program-program kerakyatan.

Kebijakan ini juga mencerminkan visi Megawati dalam membangun kepemimpinan daerah yang responsif, efektif, dan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat. Keputusan untuk menunda kehadiran kepala daerah dalam retreat bukanlah bentuk ketidaksepakatan dengan pemerintah pusat, melainkan strategi untuk memastikan bahwa transisi pemerintahan berjalan dengan efektif dan langsung berdampak pada masyarakat.

Halaman Selanjutnya

“Kami tegaskan bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya pada 20 Februari 2025 ‘TIDAK PERNAH MELARANG’ para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retreat. Beliau hanya meminta mereka untuk menunda keberangkatan dan menunggu arahan lebih lanjut,” ujar Basarah dalam keterangan resmi di Selasa 25 Februari 2025.