Kapolri Disentil Gegara Irwasum Masih Rangkap Jabatan Hampir 4 Bulan

Jakarta, VIVA - Keputusan Kapolri tentang pengangkatan AS SDM Polri, Inspektur Jenderal Polisi (kini Komisaris Jenderal) Deddy Prasetyo menjadi Irwasum lewat Surat Telegram dengan nomor ST/2517/XI/KEP./2024 tertanggal 11 November 2024, maupun penunjukan Kapolda Jawa Timur, Irjen (kini Komjen) Polisi Imam Sugianto sebagai AstamaOps Polri lewat ST/200/I/KEP/2025 tanggal 31 Januari 2025, dinilai menunjukkan kegagalan Polri dalam melakukan sistem meritokrasi.

Sebab, hampir empat bulan jabatan AS SDM Polri dan hampir sebulan jabatan Kapolda Jatim kosong. Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menyebut, pergantian pejabat di sebuah organisasi adalah hal yang lumrah.

Namun, kata dia, kekosongan jabatan disebut bisa jadi masalah karena dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan beban kerja pegawai lain. 

"Makanya, dalam sebuah organisasi modern dan profesional tak ada kekosongan pejabat. Kekosongan pejabat bisa hanya digantikan ada pejabat ex officio untuk sementara. Biasanya adalah diisi wakil sambil menunggu pejabat baru dan itu tidak memakan waktu lama," kata dia dikutip pada Rabu, 5 Maret 2025.



Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo (dok. Polri)

Photo :

• VIVA.co.id/Zendy Pradana

Dia menjelaskan, jabatan As SDM maupun Kasatwil setingkat Kepala Kepolisian Daerah tentunya sangat vital. Dia mempertanyakan apa urgensi membuat kosong sebuah jabatan penting tanpa segera memilih penggantinya sekian lama. Apalagi, kata dia, kalau melihat masa dinas Komjen Imam Sugianto tinggal menghitung hari memasuki pensiun. 

Sehingga, dia menilai ada indikasi tidak berjalannya meryt system di organisasi kepolisian, serta tidak adanya pengembangan karir yang jelas di institusi Korps Bhayangkara.

Ia menilai penyebabnya tentu beragam. Namun, jika alasannya karena belum ada yang kompeten dirasa tak logis dalam organisasi besar yang profesional.

"Yang lebih mendekati akal sehat tentu karena belum ada keputusan dari Kapolri yang masih belum juga mengambil keputusan. Mengapa Kapolri tak segera memilih dan menunjuk perwira pengganti? Indikasinya tentu karena tarik ulur kepentingan-kepentingan. Tarik ulur kepentingan di luar kepentingan organisasi ini menjadi problem manejemen SDM Kepolisian selama ini," katanya. 

Dirinya mengatakan, penataan sistem bangunan karir lewat merit system itu sangat penting untuk memperoleh kandidat-kandidat terbaik sebagai pimpinan Polri di masa depan. Katanya, tanpa ada meritokrasi pengembangan karir melalui promosi personel cuma memunculkan pejabat bermasalah.

"Seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir dengan promosi personel yang terlibat dalam kasus penembakan oleh Ferdy Sambo, atau kasus-kasus pemerasan yang disorot masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga marwah Polri sebagai penegak hukum atau aturan, menjaga kewibawaan Kapolri, memberikan efek jera bagi yang bermasalah sekaligus menjaga spirit anggota yang masih baik dan memiliki integritas," ujar Bambang.

Lebih lanjut, dia menyebut problem tarik ulur kepentingan inilah yang menyebabkan munculnya persepsi di masyarakat munculnya faksi-faksi atau 'gank-gank' di tubuh Polri.

"Gank Solo, gank Palembang, gank Makassar maupun gank-gank yang menunjukkan nama-nama patron maupun kelompok-kelompok angkatan alumni Akpol atau bukan alumni Akpol. Belum lagi adanya titipan-titipan politik kekuasaan. Kondisi tersebut tentu tidak sehat bagi organisasi Polri yang membutuhkan soliditas dalam melakukan tugas sesuai kewenangannya, menjaga kamtibmas, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakan hukum," ucap dia.

Untuk itu, mumpung masih ada waktu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit disebut harusnya mempersiapkan legacy bagi masa depan Polri dengan segera memilih kandidat-kandidat terbaik dengan kebijaksanaan dan kearifannya untuk mengisi jabatan-jabatan strategis.

"Bukan hanya karena kedekatan apalagi tekanan kepentingan-kepentingan di luar Polri. Bila tidak, memilih kandidat yang bermasalah hanya akan memberikan beban PR, bahkan bom waktu pada Polri di masa depan," kata Bambang.

Sehingga, terus Bambang, peran kaderisasi yang dilakukan Asisten Kapolri bidang SDM sangat penting untuk membangun citra kepolisian melalui pengembangan karir personel. Pembangunan SDM Polri, kata dia, harus tetap konsisten dengan mengacu pola piramida, di mana semakin mengecil seiring tinggi jabatan.

"Artinya, semakin puncak harus diisi personel-personel kualitas terbaik Polri berdasarkan meritokrasi, bukan nepotisme, kolusi apalagi korupsi melalui jual-beli jabatan. Promosi untuk mengisi jabatan-jabatan penting juga harus menjadi parameter prestasi personel sekaligus reward (penghargaan) bagi mereka yang memiliki prestasi, kompetensi dan kapabilitas. Bukan hanya balas budi, karena banyak-banyakan setoran atau ABS alias asal bapak (pimpinan) senang yang mengabaikan aspek profesionalitas," pungkasnya.

Halaman Selanjutnya

Ia menilai penyebabnya tentu beragam. Namun, jika alasannya karena belum ada yang kompeten dirasa tak logis dalam organisasi besar yang profesional.