Jaksa Agung Sebut Pelaku Korupsi Pertamina Bisa Dijerat Hukuman Mati
Kamis, 6 Maret 2025 - 21:35 WIB
Sumber :
- ANTARA/HO Kejaksaan Agung
Jakarta, VIVA - Jaksa Agung ST Burhanudin tak menampik kemungkinan pihaknya akan menjerat hukuman maksimal yaitu pidana mati terhadap pelaku dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina.
Sebab, pada saat tindak pidana itu dilakukan atau terjadi, yakni saat masa-masa pandemi COVID-19 yakni 2018 sampai 2023.
"Dalam kondisi yang demikian, bisa-bisa hukuman mati. Tapi kami akan lihat dulu bagaimana hasil dari penyidikan ini," kata Jaksa Agung ST Burhanudin kepada wartawan, Kamis, 6 Maret 2025.
Baca Juga :
Periksa Stafsus Nadiem Makarim Usai Apartemennya Digeledah, Kejagung Usut Pengadaan Laptop
Peran 7 Pelaku Korupsi Minyak Pertamina
Photo :
- YouTube VIVA.CO.ID
Lebih lanjut, Jaksa Agung memastikan bakal memantau terus perkembangan hasil penyidikan kasus yang diduga merugikan negara Rp193 triliun per tahun ini. Termasuk, jika terbukti tindak pidana itu dilakukan pada masa-masa pandemi COVID-19.
Baca Juga :
Kuasa Hukum Tersangka Korupsi Incinerator DLH Manado Minta Perlindungan Hukum Karena Dugaan Intimidasi
Di sisi lain, Jaksa Agung meminta Jampidsus segera menyelasaikan berkas perkara ini, supaya kepercayaan masyarakat dapat kembali pulih. Terlebih diduga adanya praktek pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax pada dalam kasus itu.
Sebagai informasi, dalam masa pandemi ditetapkan pada 11 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta bencana nonalam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
Sementara, dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, pidana mati bisa dijatuhkan bila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu.
Diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini, termasuk pejabat tinggi Pertamina dan pengusaha swasta.
Diduga, Kerugian terbesar berasal dari kompensasi (Rp126 triliun), subsidi (Rp21 triliun), dan ekspor minyak mentah dalam negeri (Rp35 triliun).
Halaman Selanjutnya
Sementara, dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, pidana mati bisa dijatuhkan bila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu.
