Bupati Masinton Copot 3 Kepala Dinas di Tapteng karena Pungli

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu
Sumber :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Medan, VIVA – Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu mencopot tiga Kepala Dinas (Kadis) di Kabupaten Tapteng, lantaran ketiganya diduga melakukan pungutan liar (pungli).

Dituduh Budi Arie soal Framing Judol, Said Abdullah PDIP: Kami Bukan Partai Provokator

"Ya (mereka) sudah demosi (copot), sesuai dengan tingkatannya," ucap Bupati Masinton dikutip Senin, 17 Maret 2025.

Masinton menjelaskan, ketiga kadis yang dicopot tersebut yakni Kepala Dinas Ketahaan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Dana Bantuan Parpol Diusulkan Naik, PDIP Gak Mau Dianggap Diuntungkan

Adapun kasus dugaan pungli ini, Masinton belum merinci lebih jauh. Pun, soal berapa uang yang dipungli ketiganya. Tapi, Politikus PDIP ini menegaskan pencopotan ketiga Kadis telah sesuai dengan pemeriksaan dan temuan fakta-fakta inspektorat Pemkab Tapteng. 

"Ada yang melanggar dalam penerimaan honorer kemarin, dimana pemerintah daerah sejak terbitnya Permendagri itu tidak lagi melakukan penerimaan, tapi masih dilakukan dan ada pengutipan juga dari calon honorer tersebut, makanya kami berikan sanksi lagi berdasarkan pemeriksaan inspektorat," ujarnya.

Fraksi PDIP DPR Harap Pemerintah Perkuat Sinergi Bansos dengan Program Pemberdayaan

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu-Mahmud Effendi Lubis.

Photo :
  • Instagram Masinton.

Masinton menambahkan, pencopotan ketiga kadis tersebut sekaligus untuk menjadi pembelajaran kepada kadis yang lain di Pemkab Tapteng untuk tidak main-main dengan pungli. 

"Kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah di Tapteng itu bekerja secara profesional transparan dan akuntabel," imbuhnya.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Hardiyanto Kenneth

Anggota DPRD DKI Soroti Pelayanan RSUD di Jakarta Belum Optimal, Minta Dinkes Benahi

Manajemen RSUD diminta melaporkan kepada Dinas Kesehatan dan berdiskusi dengan DPRD jika kekurangan tenaga medis untuk menangani pasien.

img_title
VIVA.co.id
28 Mei 2025