Puan Dukung Efisiensi Anggaran Tetap Berlanjut di 2026
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung kebijakan efisiensi anggaran tetap dilakukan di tahun 2026 mendatang. Ia menyatakan dukungan itu asalkan baik untuk rakyat.
"Efisiensi anggaran selama itu memang baik untuk rakyat, DPR RI tentu saja akan mendukung karena ini kita lihat dulu dari postur yang terbaru bagaimana, yang pasti sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat," ucap Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 25 Mei 2025.
Di sisi lain, pihaknya akan mulai membahas RAPBN 2026 pada masa sidang yang akan datang. Nantinya, lanjut dia, akan ditelaah pengelolaan dana APBN tersebut.
"Akan dibahas pada masa sidang yang akan datang apa saja program dari pemerintah kemudian akan dibahas oleh komisi-komisi yang ada di DPR kita lihat bagaimana apa yang terbaik bagi rakyat, bagaimana kemudian pengelolaannya oleh pemerintah sesuai dengan akuntabilitas yang ada," kata Puan.
"Minggu depan pandangan fraksi kemudian nanti pemerintah akan memberikan jawabannya kembali terkait dengan pandangan dari semua fraksi," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan kebijakan efisiensi anggaran akan berlanjut pada tahun 2026. Hal ini untuk penguatan kualitas belanja pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sri Mulyani mengatakan, kini tengah memonitor berbagai langkah efisiensi yang dilakukan pada tahun ini. Menurutnya, evaluasi efisiensi anggaran tahun ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan APBN 2026.
"Pasti dilakukan, itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan jawaban saya tegas iya dilakukan. Strateginya mengacu pada Asta Cita 8 prioritasnya Bapak Presiden, baru dan kita optimalkan berdasarkan program-program yang di develop oleh Kementerian Lembaga tentu saja dengan arahan dan guidance dari Bapak Presiden," ujar Sri Mulyani di Kompleks DPR RI Selasa, 20 Mei 2025.
Sri Mulyani mengatakan, penguatan kualitas belanja pada tahun 2026 dilakukan dengan melanjutkan efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja.
"Penguatan kualitas belanja dilakukan dengan melanjutkan efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Sri Mulyani melanjutkan, pada tahun 2026 belanja negara dialokasikan di kisaran 14,19 persen hingga 14,75 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pemerintah juga memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif, perbaikan kualitas layanan publik, dan penguatan kemandirian daerah," jelasnya.
Pembentukan Pansus Dinilai Bentuk Keseriusan Pemerintah Selesaikan Konflik Agraria
Rencana DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria pada 2 Oktober 2025 mendatang mendapat apresiasi luas dari kalangan petani.
