Progres RUU KUHAP: Habiburokhman Dapat Kabar dari Dasco soal DIM dari Pemerintah
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengaku dapat telepon dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam sambungan telepon itu, dia mendapat kabar bahwa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP dari pemerintah telah diterima DPR.
Habiburokhman menyampaikan demikian di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Juni 2025.
"Saya tadi waktu bapak bicara, ditelepon dari Pak Dasco. Masuk, DIM yang dari pemerintah alhamdulilah sudah ada," kata Habiburokhman.
"Jadi, kalau mau raker kick off-nya besok pun sudah bisa. Tapi, enggak apa-apa. Kita terima dulu audiensinya ini," lanjut politikus Partai Gerindra itu.Â
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Desember 2024
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Dalam kesempatan itu, Habiburokhman menjelaskan alasan pihaknya mengebut pembahasan RUU KUHAP selama masa reses. Dia menyebut, pembahasan dikebut karena kondisinya kini sudah darurat.
"Kenapa cepat Pak? Karena ini kan sudah emergency, semakin lama kita berdebat tanpa menghasilkan sesuatu yang secara signifikan mengamuatkan peran people, semakin banyak orang-orang yang menderita karena masih diberlakukannya KUHAP yang existing saat ini," tutur dia.Â
Dia pun merespons kritik dari sejumlah pihak mengenai percepatan pembahasan RUU KUHAP. Salah satunya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Dia bilang agar YLBHI bisa memahami situasi emergency sehingga mesti paham.
"YLBHI sama saya, saya sama juga YLBHI. Saya praktik jadi advokat publik puluhan tahun kan, paham sekali, banyak sekali Pak yang client kita yang berduit saja diperlakukan tidak adil," ujar Habiburokhman.Â
"Apalagi yang tidak berduit yang orang-orang susah itu enggak bisa didampingi. Ketika didampingi advokatnya enggak bisa debat, nggak bisa ngomong, ya karena itu kita perlu segera Pak," tutur Habiburokhman.
Soal Polemik Pajak Waris Balik Nama Rumah Ayah Leony, Tarif BPHTB Disebut Sudah Diatur UU
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai Leony tetap wajib mengikuti mekanisme dan prosedur dalam mengurus proses balik nama rumah warisan ayahnya.
