Kapolri Bentuk Satgassus Penerimaan Negara, Pengamat: Langkah Strategis Atasi Kebocoran

Jakarta, VIVA – Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, memberikan apresiasi tinggi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah resmi membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara pada 16 Juni 2025. Ia menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis dan penuh terobosan di tengah upaya bangsa membangun fondasi fiskal yang kuat, mandiri, dan berkeadilan.

“Ini bukan cuma soal administrasi. Ini adalah ikhtiar moral negara untuk menambal kebocoran yang selama ini jadi penyakit kronis penerimaan nasional,” ujar Haidar kepada wartawan, dikutip Rabu, 18 Juni 2025.



Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Photo :

• Istimewa

Menurutnya, negara selama ini terlalu sering menunjukkan kekuatan hanya dalam urusan politik, namun cenderung abai dalam hal-hal mendasar seperti kebocoran fiskal. “Kini, Polri hadir di sektor yang selama ini sunyi. Langkah ini adalah keberanian yang langka,” tegasnya.

Pembentukan Satgassus ini, kata Haidar, sah secara konstitusi. Kapolri memiliki wewenang membentuk satuan tugas sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tepatnya Pasal 14 ayat (1) huruf b dan i.

Yang menarik, lanjut Haidar, bukan hanya landasan hukumnya, tetapi juga siapa yang ditunjuk sebagai pemimpin. “Herry Muryanto dan Novel Baswedan bukan nama sembarangan. Ini sinyal kuat bahwa Satgassus dibentuk bukan untuk agenda politik, tapi untuk perbaikan sistemik,” ungkapnya.

Haidar menegaskan bahwa Satgassus bukan saingan lembaga lain, melainkan pelengkap dari kekosongan yang selama ini sering hanya jadi bahan debat tanpa solusi nyata. Namun, ia mengingatkan, keberanian harus disertai dengan moralitas tinggi dan keterbukaan terhadap evaluasi publik.

“Satgassus wajib membuka diri untuk diaudit, lapor secara periodik, dan dikawal oleh masyarakat sipil. Transparansi adalah kunci agar tidak berubah menjadi kekuasaan yang tak tersentuh,” katanya.

Haidar mengungkapkan alasan mengapa Satgassus ini sangat relevan. Ia mencontohkan temuan awal dari sektor perikanan, khususnya di Pelabuhan Benoa dan Mayangan, yang memperlihatkan ratusan kapal tidak berizin atau melakukan praktik pengukuran ulang kapal di bawah 30 GT demi menghindari pungutan PNBP.

“Potensi kerugian negara bisa tembus Rp3,2 triliun per tahun, dan itu hanya dari sektor perikanan. Belum tambang, kehutanan, dan logistik,” beber Haidar.

Ia menilai bahwa persoalan ini bukan hanya soal angka, tapi menyangkut kedaulatan. Ketika negara tidak mampu memungut haknya, maka negara telah kehilangan wibawanya.

“Satgassus ini penting bukan hanya untuk menyelamatkan uang negara, tapi juga harga diri negara,” tegas Haidar.

Lebih lanjut, Haidar mengajak masyarakat untuk tidak bersikap sinis terhadap langkah Polri ini. Ia paham masyarakat sudah terlalu sering dibohongi oleh tim-tim yang kuat di nama tapi minim aksi. Namun, menurutnya, Satgassus kali ini punya modal berbeda.

“Yang penting bukan siapa yang membentuk, tapi siapa yang diajak bekerja dan apa yang dikerjakan. Kalau yang bergerak adalah mereka yang punya rekam jejak bersih, maka patut kita beri dukungan. Tapi tetap harus diawasi. Jangan kasih cek kosong,” katanya.

Ia mendorong agar Satgassus secara rutin menyampaikan laporan terbuka ke publik, dari mulai temuan, pembenahan sistem, hingga rekomendasi regulasi baru.

Dengan begitu, tambah Haidar, kepercayaan publik tidak dibangun dari janji, tetapi dari hasil yang nyata dan bisa diukur.



Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi

Photo :

• Dok. Istimewa

Haidar menilai bahwa Satgassus bisa menjadi prototipe baru birokrasi yang bermoral. Menurutnya, satuan ini bukan hanya bergerak karena struktur, tapi karena rasa tanggung jawab pada masa depan bangsa.

“Kalau ini dijaga betul, Satgassus bukan sekadar unit kerja. Ini bisa jadi simbol bahwa negara masih bisa berubah jadi lebih bersih,” ucapnya.

Ia menutup pernyataannya dengan pujian kepada Kapolri. “Saya yakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia, Jenderal Listyo Sigit adalah pemimpin yang tidak hanya menjaga stabilitas, tapi juga berani mengambil langkah solutif saat yang lain memilih diam,” tutup Haidar Alwi.

Halaman Selanjutnya

“Satgassus wajib membuka diri untuk diaudit, lapor secara periodik, dan dikawal oleh masyarakat sipil. Transparansi adalah kunci agar tidak berubah menjadi kekuasaan yang tak tersentuh,” katanya.