ASN Semarang Dipaksa Iuran ke Mbak Ita untuk Bayar Denny Caknan dan Lomba Nasgor
- ANTARA/I.C. Senjaya
Semarang, VIVA – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Indriyasari, mengungkapkan bahwa kekurangan dana hadiah dalam acara Lomba Nasi Goreng Khas Mbak Ita diambil dari iuran kebersamaan pegawai ASN di lingkungan Bapenda Kota Semarang.
Pernyataan ini disampaikan saat dirinya memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan suap yang melibatkan mantan Wali Kota Semarang, Hevearita G. Rahayu, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin, 24 Juni 2025.
Indriyasari menyebutkan bahwa total kekurangan dana hadiah mencapai sekitar Rp222 juta.
"Kekurangan untuk hadiah diambilkan dari iuran kebersamaan pegawai Bapenda," ujarnya di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Gatot Sarwanto.
Menurutnya, informasi mengenai kekurangan dana tersebut pertama kali ia terima dari bawahannya, Binawan Febrianto, yang menyampaikan pesan dari Hevearita dan suaminya, Alwin Basri.
Dalam pesan itu, disampaikan permintaan agar Bapenda menutup kekurangan dana hadiah lomba yang merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi pencalonan Hevearita di Pilkada 2024.
Tidak hanya lomba nasi goreng, Indriyasari juga mengungkapkan bahwa kegiatan lain bertajuk ‘Gebyar Semarang Kita Hebat 2023’ turut didanai menggunakan iuran kebersamaan pegawai. Dalam acara tersebut, Alwin Basri disebut meminta Bapenda menanggung biaya artis Denny Cak Nan sebesar Rp161 juta.
"Awalnya, Pak Alwin meminta mendatangkan NDX A.K.A, tapi karena tidak bisa hadir, akhirnya diganti Denny Cak Nan," jelas Indriyasari.
Ia mengaku, sebelum menggunakan dana tersebut, dirinya terlebih dahulu menyampaikan informasi kepada para kepala bidang dan kepala seksi di lingkungan Bapenda. Namun, pada akhirnya, kedua kegiatan itu menjadi tanggung jawab penuh instansinya, sesuai arahan dari Alwin Basri.
Indriyasari menambahkan, baik lomba nasi goreng maupun ‘Gebyar Semarang Kita Hebat’ ditujukan untuk meningkatkan popularitas Hevearita menjelang pencalonannya dalam Pilkada mendatang.
Pemilik Alat Berat Bakal Kena Pajak di DKI Jakarta, Simak Ketentuannya
Pajak alat berat adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat oleh orang pribadi maupun badan hukum.
