Warga Bekasi Rogoh Kocek Rp 1,9 Juta per Bulan Buat Ongkos Transportasi, Paling Tinggi se-Indonesia
- ANTARA FOTO/Risky Andrianto
Jakarta, VIVA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap melakukan kajian untuk mereduksi tingginya biaya transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat.
"Kenapa? Ini yang kita kaji. Kalau saat ini masyarakat sampai naik kereta api (ongkos) keretanya murah Rp3.500 sampai Rp6,000, tapi first mile-nya, ojek onlinenya Rp25.000, parkirnya Rp10.000, ini yang akan kita pelajari," ujar Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Dirjen ITM) Kemenhub Risal Wasal di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan Survei Biaya Hidup Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018, biaya transportasi di sejumlah kota di Indonesia berkontribusi terhadap sekitar 12,46 persen dari total biaya hidup. Padahal porsi pengeluaran biaya transportasi idealnya tidak lebih dari 10 persen menurut World Bank.
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub Risal Wasal
- ANTARA/Aji Cakti
Menurut data BPS, biaya transportasi paling tinggi ada di Bekasi yang mencapai Rp1,9 juta/bulan, diikuti Depok sebesar Rp1,8 juta/bulan, lalu Surabaya Rp1,6 juta/bulan, dan Jakarta Rp1,59 juta/bulan serta Bogor sebesar Rp1,2 juta bulan.
Lalu biaya transportasi di Batam sebesar Rp1,17 juta/bulan, kemudian Makassar sebesar Rp1,15 juta/bulan, Jayapura Rp1,12 juta/bulan, Balikpapan Rp981 ribu/bulan, Palembang Rp918 ribu/bulan, Bandung Rp868 ribu/bulan, Banjarmasin Rp852 ribu/bulan, Medan Rp780 ribu/bulan, dan Surakarta sebesar Rp712 ribu/bulan.
"Kita akan pelajari bagaimana kita bisa mereduksi biaya perjalanan dari masyarakat baik itu saat bekerja, belanja, tamasya dan sebagainya," kata Risal.
Sebagai informasi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa 70 persen anggarannya digunakan untuk subsidi transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, sisanya digunakan belanja pegawai, belanja modal, dan lain sebagainya.
"Memang anggaran kami Rp7,2 triliun. Anggaran paling besar untuk subsidi," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syaripudin.
Dengan adanya subsidi tersebut diharapkan pengguna transportasi publik terus meningkat agar subsidi yang telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dapat bermanfaat.
"Untuk subsidi anggaran yaitu Rp5,16Â triliun yang tersebar di Transjakarta, MRT, dan LRT," ujarnya.
Sementara sisa 30 persen lanjut dia digunakan belanja operasional 5 persen, belanja barang dan jasa 14 persen, dan belanja modal 9 persen. (Ant)
Bupati Kolaka Timur Bantah Dirinya Kena OTT KPK
Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis mengatakan dirinya sementara berada di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
