KPK Sudah Tangkap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis
- ANTAR/La Ode Muh Deden Saputra
Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan sudah menangkap Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis, dalam serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Koltim, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan pihaknya sudah mengamankan Abdul Azis pada Kamis, 7 Agustus 2025 malam. Ia diamankan di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Ilustrasi OTT KPK.
- vstory
"Sudah semalam dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel," kata Fitroh dikonfirmasi, Jumat, 8 Agustus 2025.
Fitroh menjelaskan Abdul Azis diamankan setelah menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP Partai Nasdem di Makassar. Kabar penangkapan Abdul Azis itu sebelumnya sempat dibantah oleh DPP Partai Nasdem.
"(Ditangkap) setelah selesai rakernas," kata Fitroh.
Saat ini, Abdul Azis tengah menjalani pemeriksaan intensif di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulsel. Setelahnya, tim penindakan akan membawa Abdul Azis ke Gedung Merah Putih KPK. "Jam 15.00 WIB insya Allah tiba di KPK," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menangkap tujuh orang dari dua lokasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara.
“Tim yang di Jakarta membawa atau mengamankan tiga orang. Kemudian tim dari Kendari atau Sulawesi Tenggara, kami mengamankan 4 orang,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.
Ilustrasi barang bukti OTT
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok A
Asep mengatakan tujuh orang tersebut telah ditangkap dan sedang berproses untuk dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Sementara itu, dia mengatakan tujuh orang yang ditangkap tersebut berlatar belakang aparatur sipil negara dan swasta.
Menag Buka Suara soal KPK Geledah Kemenang Terkait Kasus Kuota Haji
KPK menyita dokumen dan barang bukti elektronik setelah menggeledah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama terkait kasus kuota haji.
