Gus Ipul Pastikan Pengadaan Laptop Sekolah Rakyat Transparan, Tak Ada Kongkalikong

Bandung, VIVA – Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan proses pengadaan laptop untuk seluruh siswa Sekolah Rakyat akan dilakukan secara transparan.

Dia memastikan tidak ada kongkalikong hinggai praktik korupsi di balik pengadaan laptop ini. 

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memastikan setiap program pemerintah dijalankan dengan integritas tinggi.

"Pengadaan harus transparan, terbuka, tidak ada kongkalikong. Tidak boleh ada penyimpangan, sesuai prosedur dan ketentuan. Sejalan dengan arahan presiden untuk memastikan program pemerintah dijalankan dengan intensitas tinggi," kata Gus Ipul usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 9 , Kompleks Wyataguna Bandung, dikutip Minggu, 10 Agustus 2025.

Untuk laptop dan seragam, kata Gus Ipul, ditargetkan akan dibagikan kepada lebih dari 15.000 siswa Sekolah Rakyat semua jenjang di seluruh Indonesia secara bertahap di tahun 2025 ini.

Pada tahap pertama mulai Bulan Agustus ini, sekitar 9.700 siswa akan menerima perangkat tersebut, disusul 6.000 siswa pada tahap kedua.

"Setiap siswa akan menerima satu unit laptop, tentu disesuaikan dengan jenjang pendidikannya, baik SD, SMP, maupun SMA," ujar dia.

Gus Ipul menyebut pihaknya telah meminta pendampingan dari aparat penegak hukum untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan bebas dari intervensi tidak sah. Ia juga berkomitmen untuk mengawal langsung proses tersebut bersama Wakil Menteri dan jajaran di Kementerian Sosial.

"Kami awali dari diri kami sendiri. Komitmen untuk tidak melakukan penyimpangan harus dimulai dari saya sebagai Mensos, Wamensos, dan seluruh jajaran Kemensos," ucapnya.

Mengenai spesifikasi perangkat, Gus Ipul menyebut hal tersebut menjadi ranah panitia pengadaan, namun ia memastikan bahwa pemilihan spesifikasi akan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran digital siswa di masing-masing tingkat pendidikan.

Pengadaan laptop ini disebut merupakan bagian dari dukungan fasilitas penunjang pembelajaran di Sekolah Rakyat, yang termasuk menyasar anak-anak dari kelompok rentan di berbagai daerah, termasuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) guna mendukung pembelajaran.

Sekolah Rakyat sendiri telah beroperasi di 70 titik dan ditargetkan menjangkau 159 titik hingga akhir tahun 2025, mencakup wilayah dari Sabang sampai Merauke. (Ant)

Halaman Selanjutnya

Gus Ipul menyebut pihaknya telah meminta pendampingan dari aparat penegak hukum untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan bebas dari intervensi tidak sah. Ia juga berkomitmen untuk mengawal langsung proses tersebut bersama Wakil Menteri dan jajaran di Kementerian Sosial.