DPR Yakin Kementerian Haji Bisa Tingkatkan Pelayanan Ibadah Haji-Umrah dengan Baik
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko menilai tata kelola ibadah haji dan umrah semakin efektif dibawah Kementerian Haji dan Umrah. Kebijakan itu, dinilai strategis sebagai langkah transformatif dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
Singgih menilai langkah itu merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dan DPR dalam merespons aspirasi serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan haji dan umrah selama ini.
Moch Irfan Yusuf (tengah) dan Dahnil Anzar (kiri) dilantik sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah
- Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
“Perubahan kelembagaan dari BPH menjadi Kementerian Haji dan Umrah bukan sekadar perubahan nomenklatur. Ini adalah sebuah lompatan besar dalam upaya kita melakukan reformasi struktural yang fundamental. Dengan status kementerian, otoritas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah akan memiliki posisi yang lebih kuat, anggaran yang lebih jelas, dan koordinasi yang lebih solid dengan kementerian/lembaga lainnya,” ujar Singgih dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 10 September 2025.
Selain itu, Singgih juha mengapresiasi gerak cepat pemerintah yang telah menyiapkan peraturan terkait struktur organisasi dan kepegawaian Kementerian Haji dan Umrah. Menurutnya, hal ini menunjukkan kesiapan dan komitmen pemerintah untuk segera mengoperasionalkan kementerian ini dengan fondasi yang kokoh.
“Kesiapan Kemenpan RB dalam menyusun regulasi kelembagaan adalah langkah krusial yang kami dukung penuh. Struktur organisasi yang jelas, ditopang oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki integritas tinggi, merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan efisien,” jelasnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar tersebut menyampaikan optimismenya bahwa kehadiran Kementerian Haji dan Umrah akan membawa berbagai perbaikan signifikan.
Mulai dari penyederhanaan birokrasi, percepatan proses, peningkatan kualitas pelayanan jamaah, optimalisasi pengelolaan dana haji, hingga penguatan regulasi untuk melindungi jamaah umrah dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab.
PPIH Arab Saudi 2025 melepas kepulangan jemaah haji Indonesia di Madinah
- MCH 2025
“Kami berharap, dengan status kementerian, seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah akan terintegrasi dengan lebih baik. Mulai dari pendaftaran, pembinaan, keberangkatan, hingga pelayanan di tanah suci. Tujuannya hanya satu yaitu kedaulatan dan kenyamanan jamaah Indonesia,” pungkasnya.
Ia juga berharap agar seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi mendukung keberhasilan kementerian baru ini untuk mewujudkan haji dan umrah yang berkualitas dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia.
