Demo di DPR Sepi Peserta, Komunitas Ojol Jakut Tolak Penurunan Komisi Jadi 10 Persen

Jakarta, VIVA - Aksi demonstrasi ojek online (ojol) di depan Gedung DPR RI, Rabu, 17 September 2025, berlangsung sepi. Hanya puluhan massa yang terlihat hadir, jauh lebih sedikit dari klaim panitia yang menyebutkan ada sekitar 2.000 peserta.

Atas hal ini dinilai adanya perpecahan sikap di kalangan komunitas ojol terkait isu pemotongan komisi. Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Ojol Jakarta Utara, Mansyur, memastikan pihaknya bersama ribuan anggotanya tidak ikut aksi. Ia menegaskan bahwa komunitasnya lebih memilih fokus bekerja ketimbang turun ke jalan.

“Tidak. Lebih baik tetap fokus on bid untuk keluarga,” ujar Mansyur, Kamis, 18 September 2025.

Dirinya pun menampik anggapan kalau Korwil Jakarta Utara terafiliasi dengan Garda, organisasi ojol yang menginisiasi aksi. Dia menegaskan tidak pernah ada komunikasi maupun konsolidasi dengan pihak Garda.

“Enggak ada, nggak ada sangkut pautnya. Mereka nggak pernah ajak konsolidasi. Paling hanya sebatas orang-orang yang masang flyer-flyer itu,” ujar dia.

Bahkan, lanjut Mansyur, dia meragukan legitimasi pimpinan Garda, Igun, yang disebut-sebut tak terdaftar sebagai pengemudi ojol.

“Kalau saya sendiri meragukan dia itu ojol. Yang diperjuangkan itu apa? Selama ini begini-begini saja ojol,” katanya.

Dalam aksinya, Garda mengklaim DPR telah menyetujui tuntutan penurunan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen. Namun, langkah ini justru ditolak oleh sebagian komunitas, termasuk Korwil Jakarta Utara.

Menurut Mansyur, potongan 20 persen yang berlaku saat ini masih relevan karena sebagian besar kembali kepada driver dalam bentuk manfaat, seperti asuransi kecelakaan, perawatan kendaraan, dan program bantuan lainnya.

“Kalau dipotong 10 persen, justru benefit-benefit itu hilang. Asuransi kecelakaan, kesehatan, ganti oli, ganti ban, semua pasti nggak ada. Jadi yang dirugikan justru kita sendiri,” tutur dia.

Ia pun menilai penurunan komisi tak otomatis meningkatkan pendapatan driver. Sebaliknya, hal itu berpotensi mengurangi promo, orderan, hingga perlindungan bagi mitra.

Mansyur menilai langkah DPR mengakomodasi tuntutan segelintir kelompok tanpa melibatkan mayoritas driver tidak tepat. Dirinya mendorong agar ada forum diskusi terbuka (FGD) yang menghadirkan perwakilan komunitas ojol yang benar-benar aktif bekerja di lapangan.

"Kalau dari kita, pemerintah harus turun. Maksudnya apa sih sebenarnya teriakan segelintir orang itu? Kita harus berbicara terbuka, dengan data, dengan driver-driver yang benar-benar murni narik, bukan sekadar pakai nama,” ujarnya.

Pembentukan Pansus Dinilai Bentuk Keseriusan Pemerintah Selesaikan Konflik Agraria

Rencana DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria pada 2 Oktober 2025 mendatang mendapat apresiasi luas dari kalangan petani.

VIVA.co.id

25 September 2025