Pemerintah Diminta Kawal Ketat Kebijakan Cukai dan Berantas Rokok Ilegal

Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, VIVA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi yang menegaskan bahwa kebijakan tarif cukai rokok tidak boleh mematikan industri legal dan mengorbankan pekerja. Hal ini sejalan dengan komitmen organisasinya dalam menjaga stabilitas sektor pertanian dan industri nasional. 

Industri Rokok Serap 6 Juta Pekerja, Cukai 2026 Dipastikan Tak Naik

Don Muzakir mengapresiasi pernyataan Menkeu Purbaya yang menekankan pentingnya keseimbangan antara penerimaan negara dan perlindungan terhadap industri dalam negeri.

"Kami sangat mendukung langkah strategis yang diambil oleh Menteri Keuangan. Kebijakan cukai haruslah proporsional dan tidak memberatkan para pelaku usaha serta petani yang menjadi tulang punggung ekonomi," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu 20 September 2025.

Menkeu Purbaya Pastikan Tarif Cukai Rokok Batal Naik Tahun Depan, Kebijakan Ini Disiapkan

Selain dukungan terhadap kebijakan cukai, Don Muzakir juga mendesak pemerintah untuk menghentikan impor bahan baku rokok. Ia menekankan bahwa impor yang berlebihan telah menekan harga dan mengurangi serapan hasil panen petani lokal.

"Stop impor bahan baku rokok sekarang juga. Dengan demikian, petani tembakau dan cengkeh Indonesia dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dan pasar yang stabil," tegasnya. 

Pembentukan Pansus Dinilai Bentuk Keseriusan Pemerintah Selesaikan Konflik Agraria

Terkait maraknya peredaran rokok ilegal, Don Muzakir meminta pemerintah dan instansi penegak hukum untuk bertindak tegas.

"Kami mendorong Kementerian Keuangan, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung untuk melakukan operasi besar-besaran terhadap industri rokok ilegal. Praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak ekosistem industri legal dan mencekik hidup petani," paparnya. 

Ia juga mengingatkan bahwa rokok ilegal telah menyebabkan penurunan pendapatan petani hingga 30% di beberapa daerah seperti Temanggung dan Madura. Oleh karena itu, langkah konkret seperti moratorium kenaikan cukai dan penguatan pengawasan distribusi diperlukan untuk melindungi kepentingan petani dan industri hukum. 

Sebagai bentuk komitmen, Tani Merdeka Indonesia siap mendampingi pemerintah dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada petani dan menindak praktik kecurangan di sektor pangan dan tembakau.

"Kami akan turun langsung memastikan distribusi dan serapan hasil pertanian berjalan adil tanpa manipulasi," pungkas Don Muzakir. 

Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan petani untuk menciptakan ketahanan pangan dan ekonomi yang berkeadilan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya