Fraksi Golkar Terima Usulan Piyu Padi soal Sistem Hybrid di Royalti Musik
- Dok. Istimewa
“Pada prinsipnya kami mendukung apa yang menjadi aspirasi atau tuntutan para pencipta lagu. Sistemnya memang perlu diperbaiki, dan sistem itu harus transparan, berkeadilan, serta memudahkan semua pihak, tidak hanya bagi para pencipta lagu tetapi juga bagi dunia usaha," kata dia.
Ilustrasi musik.
- vstory
"Memudahkan ini maksudnya, misalnya, dunia usaha—pertunjukan, kafe, restoran, hotel, dan lain-lain—mudah meminta izin untuk menggunakan lagu dari pencipta lagu,” sambungnya.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya keseimbangan agar keberadaan aturan tidak menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha.
“Kami ingin agar dunia usaha tidak merasa terbebani. Justru sistem yang sederhana dan jelas akan membuat mereka lebih taat sekaligus memastikan pencipta lagu mendapatkan haknya,” ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara, Wakil Ketua Komisi III, Sari Yuliati, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar, Ilham Permana dan beberapa anggota DPR fraksi Golkar lainnya.
Pertemuan itu menjadi ruang dialog konstruktif antara legislator dan para musisi-komposer. Diskusi berlangsung hangat dengan fokus membangun tata kelola royalti yang lebih baik, tidak hanya untuk pencipta, tetapi juga untuk industri hiburan secara keseluruhan.
Baik Fraksi Partai Golkar maupun AKSI sepakat bahwa langkah nyata perlu segera diambil melalui revisi regulasi, pembenahan lembaga pengelola royalti, serta inovasi sistem digital. Dengan begitu, hak ekonomi pencipta lagu dapat terlindungi, sekaligus mendorong industri musik nasional tumbuh lebih sehat dan berdaya saing.
