Sejak 2010, KPK Jerat 42 Anggota DPRD Terkait Korupsi

BARANG BUKTI OTT BALI
Sumber :
  • ANTARA/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan setidaknya puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari berbagai daerah terkait kasus dugaan korupsi sejak tahun 2010.


Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha menyebut sebagian besar diantara anggota dewan tersebut terjerat kasus korupsi terkait APBD.


"Saat ini sisi statistik sudah ada 42 anggota DPRD yang ditetapkan tersangka oleh KPK sejak tahun 2010 dan sebagian besar diantaranya berkaitan dengan pengurusan anggaran APBD," kata Priharsa, saat dikonfirmasi, Rabu 2 Maret 2016.


Priharsa menyebut saat ini KPK tengah mempersiapkan penerapan
e-Budgeting
di beberapa daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kembali korupsi terkait APBD.


"Saat ini masih tahap mengumpulkan
best practice
Kasus Korupsi di Mempawah, KPK Geledah Rumah Gubernur Kalbar Ria Norsan
dari daerah-daerah yang sudah terapkan e-Budgeting
Terungkap! Ternyata Hanya Ada Satu Sosok Pengumpul Uang Korupsi Kuota Haji
dan diterapkan di daerah lain, kemudian di-
review
Tersangka Korupsi Kuota Haji Tak Kunjung Diumumkan, KPK: Sabar Ya
dan diverifikasi sebaik apa impelemantasi mulai dari pembahasan awal sampai implementasinya," terang Priharsa.
Gedung Kejaksaan Agung

Kantor Anak Usaha PGN Digeledah Kejagung, Terkait Apa?

PT Saka Energi Indonesia (SEI) yang merupakan anak usaha PT Perusahaan Gas Negara (PGN) di Manhattan Tower, digeledah Kejaksaan Agung, kemarin malam.

img_title
VIVA.co.id
26 September 2025