Sejak 2010, KPK Jerat 42 Anggota DPRD Terkait Korupsi

Rabu, 2 Maret 2016 - 09:37 WIB
Oleh :
BARANG BUKTI OTT BALI
BARANG BUKTI OTT BALI
Sumber :
  • ANTARA/Hafidz Mubarak A
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan setidaknya puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari berbagai daerah terkait kasus dugaan korupsi sejak tahun 2010.


Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha menyebut sebagian besar diantara anggota dewan tersebut terjerat kasus korupsi terkait APBD.


"Saat ini sisi statistik sudah ada 42 anggota DPRD yang ditetapkan tersangka oleh KPK sejak tahun 2010 dan sebagian besar diantaranya berkaitan dengan pengurusan anggaran APBD," kata Priharsa, saat dikonfirmasi, Rabu 2 Maret 2016.

Baca Juga :
Bendahara di Instansi Militer Tambah Angka Nol di Slip Tukin Prajurit Rugikan Negara Rp 9,2 M, Dituntut 16 Tahun Penjara

Priharsa menyebut saat ini KPK tengah mempersiapkan penerapan
Baca Juga :
Geledah Kemenag, KPK Sita Dokumen hingga Barang Elektronik Kasus Korupsi Kuota Haji
e-Budgeting
di beberapa daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kembali korupsi terkait APBD.
Baca Juga :
Dosen UGM Ditahan Kasus Korupsi Pembelian Fiktif Kakao Senilai Rp 7 Miliar


"Saat ini masih tahap mengumpulkan
best practice
dari daerah-daerah yang sudah terapkan
e-Budgeting
dan diterapkan di daerah lain, kemudian di-
review
dan diverifikasi sebaik apa impelemantasi mulai dari pembahasan awal sampai implementasinya," terang Priharsa.
Halaman Selanjutnya
best practice
Halaman Selanjutnya