Intelijen Kemenhan Hanya Lakukan Analisis, Bukan Operasi

VIVA.co.id - Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, tetap mengusulkan pembentukan Badan Intelijen Pertahanan sebagai satuan kerja baru di lembaganya. Pembentukan lembaga itu untuk melengkapi dan mengoptimalisasikan kinerja Kemenhan.

Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional (Bainstranas), Mayor Jenderal Paryanto, menjelaskan lembaga intelijen baru itu tidak akan tumpang tindih kinerjanya dengan lembaga intelijen lain seperti BIN, BAIS, Baintelkam Polri dan lainnya.

"Kami intelijen analis yang bekerja sesuai kebutuhan Kemenhan, tidak operasi. Operasi TNI dan yang lain," kata Paryanto, di Gedung Kemenhan, Jakarta, Kamis, 16 Juni 2016.

Kebutuhan yang dimaksud merupakan bagian dari tugas dan fungsi Menhan untuk memberi masukan pada Presiden. "Menhan menunjuk 'Hey kamu kerjakan itu'. Hasilnya dilaporkan oleh Menhan ke Presiden," ujar Paryanto.

Karena bersifat analisis, menurut Paryanto, anggota dari Badan Intelijen Pertahanan akan direkrut dari lembaga intelijen yang sudah ada. Hal itu tidak membuat lembaga ini menjadi beban anggaran pemerintah pusat.

Selain itu, Paryanto mengungkapkan bahwa lembaga intelijen yang akan dibentuk ini bukan hal baru di Kemenhan. Sebelumnya, mereka pernah mempunyai lembaga sejenis. Keberadaan lembaga intelijen baru itu menjadi sangat penting dengan kondisi tantangan ke depan.

"Dulu belum ada ancaman cyber, sekarang sudah ada. Perang menggunakan kemajuan teknologi, teknologi mendorong untuk perang," katanya.

Selain itu, dalam perkembangan politik modern, berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu memperhatikan berbagai analisis. "Setiap kebijakan pasti didahului oleh analisis intelijen," kata Paryanto. (ase)

DPR Minta Pemerintah Tidak Tambah Stafsus Menteri di Tengah Efisiensi

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mewanti-wanti pemerintah untuk tidak menambah staf khusus (stafsus) di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

VIVA.co.id

13 Februari 2025