Komisi VII DPR Blak-blakan Ingin Kepala BRIN Dicopot, Anggaran Riset Diaudit
- Instagram @mukhtarudin
VIVA Politik – Komisi VII DPR RI merekomendasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigatif dengan tujuan tertentu meengenai penggunaan anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022.
Hal itu disampaikan Komisi VII DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua BRIN Laksana Tri Handoko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 30 Januari 2023.
Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin menyebutkan selama 2 tahun terakhir pasca terbentuknya BRIN, banyak sekali permasalahan.
Menurut politikus Golkar ini, permasalahan itu bukan hanya di internal BRIN melainkan juga hubungan antar sesama periset. Mukhtarudin juga menduga banyak tindakan-tindakan yang tidak profesional dilakukan oleh BRIN.
"Kami Komisi VII DPR juga mendesak pemerintah untuk segera menggantikan Kepala BRIN, mengingat berbagai persoalan yang ada di lembaga tersebut tidak kunjung selesai," kata Mukhtarudin.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko
- Antara
Senada juga dikatakan Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurahman yang menginginkan agar BPK RI segera mengaudit investasi dan audit forensik terhadap penggunaan anggaran BRIN.
Untuk anggaran 2022, kata Maman, alokasi untuk beberapa program masyarakat dan di luar program BRIN senilai Rp 800 miliar.
Namun, berdasarkan hasil evaluasi, anggaran yang terealisasi hanya Rp 100 miliar sehingga sisanya senilai Rp 700 miliar menjadi pertanyaan dan titik persoalan saat ini.
"Ada Rp 800 miliar yang memang anggaran kita yang ternyata realisasinya hanya Rp 100 miliar, ke mana itu semua? Hari ini kita harus buka-bukaan, makanya saya minta dalam forum yang terhormat ini supaya terang benderang jangan sampai ada dusta diantara kita," kata Maman.
Dalam RDP tersebut, Ketua BRIN Laksana Tri Handoko mengaku segera melakukan investigasi di internalnya, terkait hal yang disampaikan oleh Komisi VII. "Ya, nanti akan segera melakukan investigasi di internal kami," kata Tri Handoko.
Â
Bertemu Dasco, Asosiasi Pengemudi Sepakat Truk ODOL Dilarang Total pada 2027
emerintah dan DPR RI bersama asosiasi pengemudi logistik di Indonesia sepakat kebijakan zero Over Dimension Over Loading (ODOL) bakal diterapkan secara penuh 2027
