Sentimen Asing-aseng jadi Faktor Polarisasi di Pemilu, Bahlil Beri Jawaban
- YouTube Kementerian Investasi - BKPM
"Maka sebenarnya, PMDN kita itu lebih besar dari pada PMA. Karena duitnya duit orang Indonesia juga. Cuma kita ini kan kerap dikomporin bawa seolah-olah ini (investasi asal) China, ini Jepang, ini Korea," jelas Bahlil.
Polarisasi di Pemilu 2024
Diskusi Rilis Hasil Survei Nasional soal Polarisasi Politik
- VIVA/ Muhammad Yudha Prasetya
Polarisasi pada Pemilu 2024, diperkirakan masih akan terjadi. Studi yang dilakukan oleh Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) menyebut, fenomena polarisasi politik diperkirakan masih berpotensi pada pemilu ini.
Guru Besar Psikologi Politik UI, Prof Hamdi Muluk, menjelaskan penyebab terjadinya polarisasi. Antara lain yakni isu ketidakpuasan terhadap layanan publik, isu kebutuhan pokok, isu agama, isu ideologis, dan isu penistaan agama.
"Serta munculnya narasi soal adanya konspirasi bahwa pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan asing dibandingkan kepentingan rakyat," kata Hamdi dalam diskusi hasil rilis Survei Nasional bertajuk 'Polarisasi Politik di Indonesia: Mitos atau Fakta?', di akun Youtube Laboratorium Psikologi Politik UI, Minggu, 19 Maret 2023.
Hasil studi tersebut menunjukkan, bahwa polarisasi yang berpotensi terjadi di masyarakat itu telah membentuk 2 kelompok. Yakni dengan proporsi 57 % dan 43 %.
Kemudian, untuk menguji apakah polarisasi politik terjadi di Indonesia, studi membedah analisis data sosial di media online. Yaitu analisis terhadap 43 juta tweet sebelum, selama, dan sesudah masa Pilpres 2019.
Studi kedua dilakukan melalui survei opini publik pada rentang waktu 6-28 Februari 2023. Ini dilakukan guna melihat apakah sisa-sisa (residu) polarisasi yang tadinya terindentifikasi di dunia online selama Pilpres 2019 masih terkonfirmasi.
"Terutama dalam bentuk sikap, perasaan dan opini di konteks offline selama 3 tahun setelah pilpres usai," ujar Hamdi.
DPR Soroti Aksi Segel di Kawasan Puncak: Ganggu Iklim Wisata dan Investasi!
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Mulyadi menyoroti kebijakan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol dalam menata kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.
