Jokowi Cabut Status Pandemi COVID-19, Begini Catatan Kritis dari DPR

VIVA –Transisi dari pandemi ke endemi dinilai butuh kesiapan yang luar biasa, agar prosesnya berjalan baik dan tidak menimbulkan ekses sampingan.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah agar memerhatikan sejumlah catatan terkait pencabutan status pandemi COVID-19.

“Kemandirian alkes dan farmasi, termasuk dalam hal ini testing instrumen (PCR kits) dan peralatan di faskes, obat-obatan hingga ketersediaan vaksin penting disiapkan pemerintah seiring pencabutan status pandemi," kata Netty dalam keterangannya, Kamis, 22 Juni 2023.

Selain itu, menurut Netty, pemerintah juga perlu memerhatikan kesiapan aspek sosial, ekonomi dan budaya.

“Pandemi telah membentuk kebiasaan waspada kesehatan dengan terbiasa memakai masker, cuci tangan dan tidak berkerumun. Pastikan kebiasaan ini tetap terjaga dan jangan dibuang," kata politikus PKS itu.

Netty juga meminta pemerintah agar memastikan kondisi ketahanan pangan nasional membaik agar keluarga dapat hidup sehat dengan asupan bergizi yang aman, mudah dan murah.

"Dengan tingkat perekonomian keluarga yang baik, budaya kepatuhan dan perilaku hidup bersih dan sehat tinggi, maka negara kita dengan pendekatan community based Initiative atau empowerment akan lebih siap menghadapi segala tantangan ke depan,” ujarnya. 

Dia juga mendesak pemerintah agar memastikan tidak terjadi gap fasilitas kesehatan yang lebar antar daerah. Mulai dari SDM, perbekalan, pembiayaan, sistem informasi dan fasilitas pelayanan kesehatan harus dipastikan setara dan sama baiknya di setiap daerah. 

“Pemerintah harus menjadikan ketahanan sistem kesehatan sebagai prioritas dalam penguatan dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Selama hal ini belum terwujud, kita akan kesulitan menuju new endemic desease COVID-19,” kata Wail Ketua Fraksi PKS DPR RI ini 

Netty juga mendorong supaya ditingkatkannya anggaran penelitian dan pengembangan dalam menuju kemandirian farmasi dan alat kesehatan.

"Upaya anak bangsa untuk menghadirkan inovasi kesehatan harus didukung penuh. Nah, bagaimana kabar vaksin Merah Putih,” kata Netty.

Tak hanya itu, ditekankan Netty, Indonesia menghadapi masalah pemerataan distribusi tenaga medis terutama di bagian timur Indonesia. Hingga tahun 2021 baru 74,9 persen RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya. 

"Pemerataan distribusi tenaga medis membutuhkan anggaran besar secara kontinum. Sayangnya, pemerintah belum sungguh-sungguh menghadapi tantangan pembangunan ketahanan kesehatan nasional dengan tidak dicantumkannya Mandatory Spending Kesehatan dalam RUU Kesehatan,” imbuhnya. 

Pemerintah Diminta Ikhtiar Maksimal Pertahankan Status Kaldera Toba di UNESCO

Peringatan dari UNESCO dikritik sebagai bukti ketidaksiapan dalam menjaga aset bumi yang bernilai strategis tinggi, termasuk wajah pengelolaan warisan geologi Indonesia.

VIVA.co.id

24 Mei 2025