Jenderal Agus Subiyanto: Jangan Ragukan Netralitas TNI di Pemilu
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Agus Subiyanto menegaskan jangan meragukan netralitas TNI dalam seluruh proses Pemilu 2024.
Kini, Agus telah disetujui Komisi I DPR RI sebagai Panglima TNI usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Gedung DPR pada Senin, 13 November 2023.
“Tentang netralitas TNI, jangan ragukan kita TNI. Kita TNI koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati,” kata Agus.
Pertama, kata Agus, Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 sudah ditegaskan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga demikian, apabila TNI berpolitik praktis akan dikenakan hukuman pidana ataupun disiplin. “Hukuman disiplin dari unsur pimpinan atau atasannya,” ujarnya.
Jenderal TNI Agus Subiyanto, Fit and Proper Test Calon Panglima TNI di DPR
- VIVA/M Ali Wafa
Sementara, Agus mengatakan langkah yang dilakukan untuk komitmen menjaga netralitas TNI salah satunya memberikan buku saku kepada seluruh prajurit.
“Kemudian memberikan penyuluhan, penekanan kepada seluruh prajurit sampai ke tingkat pangkat terendah apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak dilakukan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Panglima TNI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan pada Senin, 13 November 2023.
Dalam paparan visi misinya, Agus memastikan prajurit TNI akan netral pada seluruh tahapan Pemilu 2024. “Berkaitan pesta demokrasi Pemilu 2024, saya berkomitmen untuk memberikan jaminan netralitas TNI pada setiap tahapan pemilu,” kata Agus.
Selain itu, Agus juga akan memperkuat sinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengamankan seluruh tahapan proses Pemilu 2024. Menurut dia, TNI dan Polri akan membangun latihan dan posko bersama. “Sehingga, keberlangsungan roda pemerintahan dan stabilitas politik tetap terjaga,” ujarnya.
Legislator Rizki Faisal Usul Pimpinan Komisi III Gelar RDP Bahas Keseriusan Penanganan Perkara di Kejaksaan hingga KPK
Anggota DPR RI Fraksi Golkar Rizki Faisal, mengusulkan kepada pimpinan komisi III agar dapat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya.
