Tidak Setuju Bansos Dihentikan, PAN Justru Dorong Ditingkatkan

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Sumber :
  • Dok. Istimewa

Jakarta – Partai Amanat Nasional atau PAN, tidak sependapat dengan usulan kalau bantuan sosial atau bansos, dihentikan. Karena ini adalah program kerakyatan yang sudah berjalan bagus di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. PAN bahkan mendorong ditingkatkan, karena program ini sangat dibutuhkan masyarakat.

Mensos Gus Ipul Bakal Periksa Pendamping PKH jika Terlibat Judol

"Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong agar pemerintah tetap meneruskan, bahkan meningkatkan program-program kerakyatan seperti yang sudah berjalan selama ini," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 2 Januari 2024.

Menurut Saleh, program kerakyatan seperti bansos, BLT El Nino, dan penyerahan sertifikat tanah merupakan program yang telah berjalan sejak lama, melengkapi bansos lain seperti PKH (Program Keluarga Harapan), KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), bantuan modal usaha, serta bantuan lansia yang telah menjangkau puluhan juta rakyat Indonesia.

ODGJ Dapat Bansos Seumur Hidup, Puan Ingatkan Jangan Sampai Timbul Polemik

Saleh menyebut rangkaian program itu telah menjadi program unggulan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Dimaksudkan sebagai jaring pengaman sosial yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Jokowi itu tidak hanya berhasil dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga sangat peduli dengan ketahanan sosial. Oleh karena itu, bansos dengan segala perinciannya harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan," kata Saleh.

Bapanas: Bansos Beras 20 Kg Disalurkan ke 1.267 Penerima Bantuan di Hari Pertama

Dengan beragam manfaat yang dihadirkan dari program tersebut, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, itu mengusulkan agar bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat makin diperluas dengan jumlah dan penerima yang lebih banyak.

Selain membantu masyarakat di tengah kesulitan ekonomi saat ini, penyaluran bansos dijamin oleh konstitusi yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

"PAN tentu menilai sangat aneh jika ada beberapa pihak yang ingin menghentikan sementara bansos dan jaring pengaman sosial ini. Padahal, semua menyadari bahwa bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat," kata Saleh.

Waspada perderan uang palsu. (Foto ilustrasi)

Heboh Warga NTT Terima Uang Bansos Diduga Palsu, Polisi Turun Tangan

Warga merasa enam lembar uang pecahan Rp100.000 dari bansos tunai warnanya berbeda dengan yang lain.

img_title
VIVA.co.id
17 Juli 2025