Survei LSI: 60,5 Persen Masyarakat Tak Setuju Pendapat Pemilu 2024 Curang

Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis temuan survei terbaru mengenai persepsi publik atas penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satunya membahas soal dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ini.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, banyak berita-berita mengenai dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu pasca pencoblosan pada 14 Februari 2024 lalu. Dia pun bertanya kepada responden mengenai dugaan kecurangan itu.

"Kami bertanya, ada yang berpendapat bahwa Pemilu 2024 diwarnai banyak kecurangan. Apakah responden ini setuju dengan pendapat tersebut?" kata Djayadi dalam konferensi pers secara virtual, Minggu, 25 Februari 2024.

Djayadi mengungkap, mayoritas masyarakat sebanyak 60,5 persen tidak setuju dengan pendapat bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 diwarnai kecurangan.

"Mayoritas 60,5 persen tidak setuju dengan pendapat tersebut. Artinya bahwa mayoritas masyarakat tetap menganggap Pemilu tidak diwarnai kecurangan atau pendapat Pemilu diwarnai kecurangan itu tidak sesuai dengan pendapat para responden," kata dia.

Meski begitu, Djayadi menyebut, masih ada 30 persen responden yang setuju jika penyelenggaraan Pemilu 2024 diwarnai kecurangan. 

"31,4% menyatakan setuju dengan pendapat (pemilu curang) tersebut, artinya 31,4% masyarakat menganggap bahwa pemilunya diwarnai kecurangan," jelas Djayadi.

"Angka 31,4 persen ini sangat besar, sangat besar. Walaupun mayoritas masih menyatakan pemilunya tidak diwarnai kecurangan," tandasnya.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada periode 19-21 Februari 2024. Dengan menggunakan metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Responden yang dipilih sebanyak 1.211 responden melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen asumsi simple random sampling.

Myanmar Tetapkan Darurat Militer 90 Hari di Sejumlah Wilayah Jelang Pemilu

Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang aman untuk pelaksanaan pemilu umum yang direncanakan berlangsung antara Desember 2025 hingga Januari 2026.

VIVA.co.id

1 Agustus 2025