NasDem Usul Ambang Batas DPR 7 Persen, DPRD Provinsi 5 Persen dan Kabupaten/Kota 3 Persen

Anggota SC Kongres III NasDem Martin Manurung
Sumber :
  • VIVA.co.id/Zendy Pradana

Jakarta, VIVA – Partai NasDem memberikan sebuah usulan terkait dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Usulan dari Partai NasDem itu meminta adanya revisi Undang-Undang Pemilu terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT).

Hal itu disampaikan ketika Partai NasDem baru saja merampungkan Kongres Ke III yang digelar di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 27 Agustus 2024.

"Mendorong pemerintah dan DPR RI untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu," ujar Anggota SC Kongres III NasDem Martin Manurung di lokasi.

Konferensi pers Partai NasDem usai Kongres ke III

Photo :
  • VIVA.co.id/Zendy Pradana

Martin menyebutkan bahwa revisi tersebut dilakukan wajib sehubungan dengan adanya parliamentary threshold.

Dia mengatakan NasDem merekomendasikan perubahan PT yang diterapkan secara berjenjang.

"PT 7% untuk nasional, 5% untuk provinsi dan 3% untuk kabupaten/kota. Kebijakan ini akan mengakomodir aspek inklusivitas politik dengan stabilitas politik dan pemerintahan," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa sistem multipartai inilah yang membikin konsensus nasional sulit terbangun. Martin mengatakan situasi politik menjadi terlalu riuh dan proses politik memakan waktu lama.

Tanggapi Nasdem, Komisi II DPR Segera Bahas Usulan Wapres Gibran Berkantor di IKN

"Diperlukan konsistensi untuk penyederhanaan Parpol melalui parliamentary threshold," sebutnya.

Nasdem: Pemindahan Ibu Kota ke IKN Bisa Dimulai dari Wapres

Lantas, sikap NasDem terhadap sistem multipartai ini nantinya akan mengarah kepada pemberlakuan sistem selected party secara alamiah. Hal itu, menurut dia, dapat dilakukan dengan meningkatkan ambang batas parlemen.

Sebagai informasi, ambang batas parlemen hanya berlaku untuk DPR, yakni 4 persen. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) meminta ambang batas itu diubah dan berlaku untuk Pemilu 2029.

Aria Bima PDIP: Jangan Sampai Putusan MK soal Pemilu jadi Kemunduran Kita
Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun

PDIP Tolak Usulan Cak Imin soal Gubernur Dipilih Pemerintah Pusat

PDIP tolak usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal kepala daerah tak langsung dipilih oleh rakyat

img_title
VIVA.co.id
25 Juli 2025