KPU Perbolehkan Parpol Cabut dan Alihkan Dukungan ke Daerah Calonnya Tunggal

Jakarta, VIVA – KPU RI mengatakan bahwa partai politik (parpol) yang telah mendaftarkan bakal pasangan calon kepala daerah dapat mencabut dukungannya dan mengalihkannya kepada pasangan lain, selama di daerah tersebut hanya ada satu bakal pasangan calon atau calon tunggal.

Anggota KPU RI Idham Holik menerangkan, ada beberapa langkah untuk mengatasi calon tunggal, di antaranya memberi kesempatan bagi partai politik mengatur ulang komposisi dukungannya, sehingga ada bakal pasangan calon lain yang mendaftar selama masa pendaftaran diperpanjang pada 2-4 September 2024.

“Di satu wilayah dengan calon tunggal menyisakan partai politik yang tidak melampaui ambang batas perolehan suara sah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan maka kami persilakan partai politik yang telah bergabung ke dalam calon tunggal untuk berpikir ulang, apakah dia bakal mengusung calon lainnya, itu kami persilakan,” kata Idham di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024.

Idham mengklaim, kesempatan itu diberikan sebab KPU berkomitmen mendorong daerah-daerah agar tidak ada calon tunggal selama proses pencalonan pada Pilkada 2024.

“Tetapi, kalau sampai batas masa perpanjangan pendaftaran, tetap satu paslon atau calon tunggal, yang mana parpol yang belum mendaftar tersebut dan tidak memenuhi ambang batas, ternyata tidak bisa daftar, itu tidak masalah,” ujarnya.

Alasannya, berbeda dengan pilpres, parpol yang tidak mengusung bakal pasangan calon kepala daerah tak mendapatkan sanksi pada Pilkada 2024. 

Kemudian, langkah lainnya untuk mengatasi calon tunggal, kata Idham, pihaknya juga mempersilakan paslon perseorangan, yaitu mereka yang menggunakan jalur independen untuk mendaftar.

“Di masa perpanjangan ini (calon independen) bisa mendaftar. Jadi, Pasal 135 (PKPU Nomor 10 Tahun 2024) mengatur kondisi yang demikian,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin mengungkapkan ada 48 daerah yang sejauh ini mempunyai calon tunggal. Rinciannya, ada satu provinsi, yaitu di Papua Barat, kemudian di lima kota dan 42 kabupaten.

Karena itu, KPU Daerah di daerah-daerah tersebut kembali menggelar sosialisasi pada 30 Agustus sampai dengan 1 September 2024 untuk menarik minat warga mencalonkan diri selama masa pendaftaran itu diperpanjang sampai dengan 4 September 2024.

Cak Imin Usul Gubernur Ditunjuk Pemerintah, Puan: Semua Partai Harus Kumpul Dulu

Ketua DPR RI, Puan Maharani menanggapi usulan Cak Imin soal kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat. Menurutnya, semua partai harus membahas terlebih dahulu

VIVA.co.id

24 Juli 2025