Bisa Jadi Tambahan Uang Jajan! 5 Game Ringan yang Bisa Kasih Saldo DANA Gratis
Tips Gameplay
31 Jul 2025
Bahlil soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Tinggal Tunggu Tanggal Mainnya
Jumat, 20 September 2024 - 21:49 WIB
Sumber :
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia angkat bicara soal jatah menteri yang akan diperoleh pihaknya di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Bahlil mengatakan Golkar menyerahkan sepenuhnya urusan jatah kursi menteri kepada Prabowo selaku presiden RI terpilih periode 2024-2029.
"Kami menyampaikan bahwa penyusunan anggota kabinet kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden terpilih yakni Pak Prabowo Subianto," kata Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat, 20 September 2024.
"Biarkan yang punya hak prerogatif yang akan menentukan siapa," lanjut Bahlil.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menjelaskan alasan di balik keputusan partainya untuk mendukung Airin Rachmi Diany
Photo :
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Sementara, mengenai nama dan jumlah kursi menteri yang akan diperoleh di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, Bahlil enggan mengungkap. Dia meminta semua pihak menunggu tanggal mainnya.
"Menyangkut dengan nama dan segala macam saya pikir tinggal tunggu tanggal mainnya," tutur dia.
Sebelumnya, beberapa ketua partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) dikabarkan sudah menyetorkan nama-nama untuk mengisi kabinet Prabowo-Gibran.
Hal itu disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 14 September 2024.
“Iya ada yang sudah mengusulkan,” kata Dasco.
Dasco mengatakan, nama-nama yang sudah disetorkan itu nanti akan ditindaklanjuti Prabowo selaku Presiden terpilih.
“Sedang di-profiling, disimulasikan ya. Nanti pada waktunya akan disampaikan kembali kepada ketum yang bersangkutan,” kata Dasco.
Namun, saat ditanya ada berapa dan parpol mana saja, Dasco enggan membeberkannya. Wakil Ketua DPR RI itu berdalih, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan dan prerogratif Prabowo.
“Ah ini (berapa parpol) saya kurang tahu, karena itu langsung ke Pak Prabowo ya,” ujarnya.
Putusan MK: Pimpinan Organisasi Advokat Dilarang Rangkap Pejabat Negara
MK memutuskan pimpinan organisasi advokat tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara, dalam hal ini termasuk menteri dan/atau wakil menteri.
VIVA.co.id
30 Juli 2025
