Bamsoet Setuju Penambahan Komisi di DPR, Tepis Bagi-bagi Jabatan

Jakarta, VIVA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku setuju dengan usulan penambahan komisi di DPR RI. Ditekankannya, bertambahnya alat kelengkapan dewan disesuaikan dengan rencana jumlah kementerian yang bertambah. 

Saat ini berkembang wacana penambahan jumlah kementerian pada kabinet pemerintahan periode 2024–2029.

Hal itu menyusul adanya revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara yang baru-baru ini disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI.

"Ya menurut saya, langkah pemerintahan harus diikuti dengan langkah di parlemen. Jadi langkah eksekutif harus diimbangi dengan langkah legislatif. Jadi saya setuju dan kita mendukung penambahan komisi di DPR," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. 

Namun, Bamsoet membantah kalau penambahan itu sebagai bentuk bagi-bagi jabatan.

"Enggak lah. Enggak ada bagi-bagi jabatan sesuai porsinya masing-masing aja. Kan ada porsinya sesuai dengan jumlah suara, jumlah kursi di parlemen kan gitu. Jadi bukan bagi-bagi jabatan," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, penambahan komisi ini untuk memperlancar kerja antara eksekutif dengan legislatif. 

"Untuk menyesuaikan dengan manakala ada penambahan jumlah kementerian atau lembaga. Kan untuk lebih melancarkan tugas-tugas eksekutif dalam 5 tahun ke depan," imbuhnya.

10 RUU Kabupaten/Kota Disetujui Menjadi Undang-Undang, Mendagri: Perkuat Kepastian Hukum dan Tata Wilayah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) resmi menyetujui 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota menjadi Undang-Undang (UU).

VIVA.co.id

25 Juli 2025