Sekjen PDIP Singgung Ada yang Berupaya Ubah Kedaulatan Rakyat Jadi "Kerajaan"

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 20 November 2024.
Sumber :
  • ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

Jakarta, VIVA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan menjelang tujuh hari pemungutan suara pilkada serentak pada 27 November 2024 merupakan momentum menyatunya seluruh kekuatan rakyat untuk memilih calon kepala daerah tanpa intimidasi.

Respons Dasco soal Usulan Cak Imin Gubernur Tak Dipilih Rakyat

Apalagi, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri telah memilih para calon kepala daerah yang terbaik dan melewati proses merangkak dari bawah.

“Semua proses penetapan calon juga melalui tahap-tahap dengan melihat aspek personaliti, karakter. Mereka mengejar dan kesatupaduan percaya pada kekuatan rakyat,” kata Hasto saat konferensi pers terkait Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 20 November 2024.

Djarot Pastikan Kongres PDIP Digelar Tahun Ini, Kapannya Ditentukan Megawati

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Photo :
  • ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

Dia pun mencontohkan calon kepala daerah dari PDIP di Tegal, Bima Eka Sakti dan Syaeful Mujab yang berproses dari bawah. Kemudian, calon wakil Bupati Tangerang Irvansyah yang mengawali karier politik dari bawah dan berproses.

Wamendagri: Usulan Pilkada Dipilih DPRD Jangan Gara-gara Biaya Politik Mahal

Dirinya juga meyakini bahwa rakyat memiliki hak merdeka dan berdaulat untuk menentukan calon kepala daerahnya, bukan melalui endorsement orang-orang tertentu.

“Dan ini kadang diingatkan sebagai momentum untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Bahwa rakyat telah memiliki kemerdekaan untuk memilih tanpa intervensi manapun,” ujarnya.

Politikus asal Yogyakarta ini mengatakan Indonesia berbentuk republik dengan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Ilustrasi Pilkada.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

Hasto pun menyinggung soal pihak-pihak tertentu yang berupaya mengubah kedaulatan menjadi sebuah ‘kerajaan’. Di mana, memasukkan menantu, saudara hingga orang-orang dekatnya untuk menempati kekuasaan, tanpa melihat rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di republik ini.

“Kerajaan itu yang ditetapkan itu ada menantu, ada saudara, kemudian ada sahabat-sahabat baiknya yang nantinya akan ditetapkan sebagai bagian dari hulu balang kerajaan itu. Tapi kita adalah negara republik yang berideologi Pancasila. Sehingga yang namanya kekuasaan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” tegas Hasto.

“Dan sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan, seluruh calon-calon kepala negara yang memiliki perjuangan itu juga percaya dari rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bukan rahmat dari orang yang punya dana banyak, orang yang sebelumnya memegang kekuasaan. Bukan seperti itu,” ujarnya. (ant)

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat

Cak Imin Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bahlil: Golkar Sudah Bicara Itu Duluan

Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyoroti berbagai dampak negatif dari sistem Pilkada langsung, mulai dari konflik horizontal hingga biaya politik yang tinggi.

img_title
VIVA.co.id
28 Juli 2025